Balkis Soraya: Penutupan Karang Dempel Harus Dibarengi Rehabilitasi Sosial bagi PSK

Balkis Soraya Tanof, berpendapat, penutupan lokalisasi Karang Dempel, di Alak Kota Kupang harus dibarengi rehabilitasi sosial bagi PSK

Balkis Soraya: Penutupan Karang Dempel Harus Dibarengi Rehabilitasi Sosial bagi PSK
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Dra. Balkis Soraya Tanof, M.Hum, Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sosiolog Universitas Nusa Cendana ( Undana ) Kupang, Balkis Soraya Tanof, berpendapat, penutupan lokalisasi Karang Dempel, di Alak Kota Kupang harus dibarengi dengan rehabilitasi sosial bagi para Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di lokalisasi tersebut.

"Kebijakan Pemkot Kupang pasca penutupan KD harus memanusiakan PSK dengan berbagai kebijakan yang berkeadilan, yaitu program rehabilitasi sosial bagi PSK agar bisa kembali beradaptasi dengan masyarakat bukan sebagai sampah masyarakat," ungkap Balkis, saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin (4/3/2019).

Setelah itu, kata Balkis, baru para PSK dikembalikan ke daerah asal, berkoordinasi dengan Pemda daerah asal PSK untuk diberi pelatihan dan bantuan modal melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga mereka bisa hidup mandiri dan tidak bekerja sebagai PSK.

KPU Kota Kupang Rekrut PPS

Untuk PSK yang berasal dari NTT lanjutnya, lewat program Pemberdayaan Perempuan melalui APBD, dengan OPD yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan pelatihan dan bantuan modal.

Ia juga berharap peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai fungsi kontrol iman masyarakat melalui kegiatan keagamaan tentang bahaya praktek prostitusi yang terlokalisasi maupun terselubung bagi keberlasungan keluarga.

12 Ruangan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo Terendam Banjir

Ia menegaskan, pemerintah melalui dinas sosial harus memberikan sosialisasi dan edukasi secara intens kepada masyarakat bahwa penutupan lokalisasi KD merupakan kebijakan pemerintah RI melalui Kementrian Sosial untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari prostitusi.

Hal tersebut, kata Balkis, sesuai dengan kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu 3 Ends.

Di antaranya Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak juga perdagangan Perempuan, oleh karena itu, penutupan KD merupakan kebijakan pemkot yang memberikan perlindungan kepada pekerja seks untuk tidak diperdagangkan tubuh perempuan oleh Mucikari dan bebas dari korban kekerasan oleh pelanggan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved