Gubernur Laiskodat Ancam Bongkar Hotel Sotis, Pengamat Tata Ruang: Aturan Tidak Seperti Itu

Gubernur Laiskodat ancam bongkar Hotel Sotis, Pengamat Tata Ruang: aturan tidak seperti itu

Gubernur Laiskodat Ancam Bongkar Hotel Sotis, Pengamat Tata Ruang: Aturan Tidak Seperti Itu
POS-KUPANG.COM/Ambuga Lamawuran
Don Arakian 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan pernyataan akan membongkar Hotel Sotis karena jarak bangunan hotel ke arah pantai telah menyalahi aturan.

Gubernur menginginkan agar antara air laut dengan fisik bangunan gedung berjarak 100 meter.

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Ruang Kota Kupang, Don Arakian, mengatakan bahwa kasus yang terjadi di sepanjang pantai pasir panjang, aturannya tidak seperti itu.

Lakukan Akreditasi, Manajemen Rumah Sakit Daerah Aeramo Galang Dukungan

"Aturannya tidak seperti itu. Dulu waktu kasus M Hotel, saya pernah diundang untuk diskusikan soal itu. Saya bilang, persoalannya bukan pada pemberi izin didirikannya hotel itu," ujarnya.

Kasus ini, katanya, dimulai sejak dibangunnya Hotel Kristal. "Sejak itu, tata ruang kota ini sudah kacau. Aturannya, Tata Ruang Tingkat Kota merujuk pada UU 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Dalam UU itu, diatur dua hal. Daerah konservasi dan daerah budidaya," jelasnya.

Andi Arief Ditangkap Pakai Sabu, Waketum Gerindra Salahkan Pemerintah Jokowi

"Daerah konservasi adalah daerah yang tidak boleh diapa-apakan. Kalaupun membangun, itu dibatasi. Daerah mana saja yang disebut konservasi? Itu sempadan pantai. Kalau bicara sempadan pantai, kita gunakan UU KSDA. Dalam UU itu, yang disebut sempandan pantai adalah jarak seratus meter dari pasang tertinggi ke darat. Sepanjang 100 meter itu tidak boleh diapa-apakan. Begitu juga sempadan sungai atau kali," imbuhnya.

Pertanyaannya, sambungnya, kenapa sejak dibangun Hotel Kristal dan diikuti hotel lainnya, tidak ada yang melarang.

"Karena di kawasan itu disebut dengan kawasan campuran atau juga kawasan wisata. Ini nanti bisa dikroscek lagi. Artinya, boleh dong, pengusaha pariwisata bangun hotel di situ," jelasnya.

Masalahnya, lanjutnya, tata ruang ini menabrak undang-undang. Siapa yang dipersalahkan?

"Tata ruang yang salah. Yang dipersalahkan adalah orang yang menyusun tata ruang dan DPRD yang ikut mengesahkan tata ruang itu," tegasnya.

Dia mengatakan, kita tidak bisa mempersalahkan pihak Hotel Sotis. "Kita tidak serta merta salahkan pihak Hotel Sotis. Kenapa dia bangun? Karena ada izin. Kenapa ada izin? Ini tentu merujuk pada tata ruang. Kalau di situ kawasan wisata, ya tidak salah orang bangun hotel. Nah, tinggal ditelusuri. Kalau sudah bangun, kemungkinan besar pasti sudah ada AMDAL. Harusnya dipersoalkan adalah sepadan bangunan itu ke arah jalan. Berapa jaraknya? Tiap kota mengaturnya melalui IMB," urainya.

Dia sarankan, ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang harus memiliki tim ahli bangunan gedung, yang terdiri dari orang profesional dan independen.

"Mereka pasti akan lebih objektif ya. Jadi tugasnya memberikan penilaian sebelum PU atau Dinas Perizinan mengeluarkan IMB. Itu melalui proses sidang. Itu yang saya lakukan di Manggarai. Nah, nanti ada yang mau membangun bangunan publik, kita berikan penilaian dari sisi tata ruang. Ada juga ahli strukur menilai. Kota Kupang ini sudah ada Perda Bangunan Gedung. Harusnya sudah ada Perda turunan juga," pungkas Don Arakian. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)

Penulis: Lamawuran
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved