Pemulangan PSK di Lokalisasi Karang Dempel, Kota Kupang Tunggu Hasil Rakor dengan Kemensos RI

Pemulangan para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di lokalisasi KD di Kecamatan Alak,Kota Kupang masih menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) de

Pemulangan PSK di Lokalisasi Karang Dempel, Kota Kupang Tunggu Hasil Rakor dengan Kemensos RI
POS-KUPANG.COM / AMBUGA LAMAWURAN
(Kiri-kanan) Vinsen S, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Lokalisasi Karang Dempel; Ani Tjitro, pemilik Blok Tjitro; dan Adelia, Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemulangan para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di lokalisasi KD di Kecamatan Alak,Kota Kupang masih menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Minggu (3/3/2019).

Hermanus dikonfirmasi terkait proses pemulangan PSK dari Alak ke tempat asal masing-masing.

Menurut Hermanus, sesuai rencana, maka Pemkot Kupang akan melakukan rakor dengan Kemensos RI sebelum melakukan pemulangan para PSK.

"Kita rencana mau rakor dengan Kemensos RI. Hasilnya itu tentu menjadi rujukan bagi Pemkot dalam.proses pemulangan," kata Hermanus.
Dijelaskan, untuk pemulangan ,pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Kemensos RI.

"Setelah kita rapat koordinasi dengan Kemensos RI baru kita info soal proses pemulangannya," katanya.

Dikatakan, proses pemulangan akan didahului dengan rakor dengan Kemensos RI, setelah itu baru dipastikan proses pemulangan para PSK.

Sebelumnya juga Hermanus mengatakan Pemkot Kupang juga telah mengalokasikan dana pemulangan para PSK itu dari APBD Kota Kupang 2019. Dana yang disiapkan sebesar Rp 300 juta.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, drg. Retnowati yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan masih melakukan koordinasi dengan Kemensos RI dan setelah itu baru bisa dipastikan proses pemulangan.

Liga Spanyol, Pemain asal China dan Jepang Cetak Sejarah

Sebelumnya, Retnowati yang ditemui mengatakan, saat ini masih dalam proses untuk pemulangan dan untuk prosesnya pemerintah harus menggandeng LSM, sehingga sudah ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang akan bersama pemerintah dalam proses pemulangan. "LKS ini juga harus diketahui atau melalui survey oleh Kementerian Sosial sehingga harus LKS yang profesional," kata Retnowati. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved