KPK Beri Waktu Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sampai Maret 2019

KPK mengingatkan para penyelenggara negara untuk segera melaporkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018.

KPK Beri Waktu Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sampai Maret 2019
KOMPAS.com/Reza Jurnaliston
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018). 

KPK Beri Waktu Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sampai Maret 2019

POS-KUPANG.COM- KPK mengingatkan para penyelenggara negara untuk segera melaporkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018. Batas waktu pelaporan berakhir 31 Maret 2019. 

Hal  itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah,Jumat (22/2/2019).

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan LHKPN itu, kata Febri sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Waktu Tinggal Satu Bulan Satu Minggu, KPK Ingatkan Seluruh Penyelenggara Negara Urus LHKPN

5 Calon Hakim MK Disebut Belum Lapor LHKPN, Ini Inisial Mereka

"Ada rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret 2019, jadi kami ingatkan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara benar, sehingga tidak perlu terburu-buru diakhir masa pelaporan," terang Febri.

Febri mengatakan, bagi penyelenggara negara yang berada jauh dari Jakarta, tidak sulit melaporkan LHKPNt, karena tidak harus datang ke Gedung KPK.

"Dari daerah manapun di Indonesia, sepanjang ada akses internet, proses pelaporan akan sangat mudah dilakukan melalui proses e-LHKPN," kata Febri.

Namun, saat disinggung soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang jadi polemik belakangan ini, Febri enggan memberikan tanggapannya apakah keuntungan dari lahan HGU wajib dilaporkan atau tidak.

Sandiaga Akan ke KPK Serahkan LHKPN pada Senin

LHKPN dari Balon DPD Diserahkan ke KPU Setelah Terpilih

Menurutnya, pelaporan harta kekayaan hanya berlaku bagi penyelenggara negara, bukan calon penyelenggara negara.

Pasalnya, calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan jika calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki lahan mencapai 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Diketahui, lahan milik Prabowo itu berstatus HGU.

"Saya tidak bisa secara spesifik merespons itu, yang pasti pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk seluruh kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Bukan calon penyelengara negara. Karena ini pelaporan secara periodik," jelas Febri. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN, Batas Akhir Sampai Maret 2019

Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved