Sebelum Panggil Bupati Deno, Kemendagri Koordinasi Internal Terkait Hibah Tanah

Rencana pemanggilan Bupati Manggarai itu terkait hibah tanah dari pemerintah kabupaten tersebut ke PT Pertamina beberapa waktu lalu.

Sebelum Panggil Bupati Deno, Kemendagri Koordinasi Internal Terkait Hibah Tanah
foto dari pengurus Gesar untuk POS-KUPANG.COM
Pengurus Gesar foto bersama petugas Kemendagri saat audiensi di kementerian itu. I 

Sebelum Panggil Bupati Deno, Kemendagri Koordinasi Internal Terkait Hibah Tahan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Sebelum memanggil Bupati Manggarai Deno Kamilus, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.

Rencana pemanggilan Bupati Manggarai itu terkait hibah tanah dari pemerintah kabupaten tersebut ke PT Pertamina beberapa waktu lalu.

Demikian rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Gerakan Sadar Rakyat (Gesar), Selasa (19/2/2019).
Gesar merupakan wadah berhimpunnya mahasiswa asal Manggarai - Flores di Jakarta.

Mereka menyambangi gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 18 Februari 2019.

"Gesar yang menjadi wadah berhimpunnya mahasiswa asal Manggarai ini, beraudiensi dengan pihak Kemendagri dalam rangka membahas kasus hibah tanah Pemerintah Daerah Manggarai Ke PT. Pertamina," bunyi salah satu bagian dalam rilis tersebut.

Di Francesco Siap Rebut Posisi Ke-4 dari AC Milan

Joko Driyono Diperiksa 20 Jam sebagai Tersangka Perusakan Barang Bukti, Begini Komentarnya

Warga Desa Utetoto di Nangaroro Minta Bangun Jalan

Tidak Ingin Alami Pemadaman Listrik ?Ayo Jadi Pelanggan PLN Premium

Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri Emil Poeky, saat itu mengatakan bahwa Kemendagri akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu sebelum memanggil Bupati Manggarai.

“Kami akan melakukan koordinasi di internal kementerian dan segera memanggil Bupati Manggarai untuk dimintai keterangan," kata Emil.

Dia menyampaikan itu setelah sebelumnya pengurus Gesar menyampaikan beberapa tuntutan.

Koordinator Gesar Anno Leonardo Panjaitan, meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera memanggil Bupati Manggarai demi mempertanggungjawabkan proses hibah tanah Pemda kabupaten itu kepada PT. Pertamina yang diduga bermasalah.

“Mendagri harus segera memanggil Bupati Manggarai karena proses hibah yang dilakukan oleh Pemda Manggarai kepada Pertamina diduga kuat bermasalah”, kata Anno.

Komunitas Karang Ini Selalu Berkumpul tanggal 11 di Taman Nostalgia

Teriakan Pendukung dalam Debat Dinilai Bisa Intimidasi Kandidat, Ini Saran Perludem untuk KPU

Lakalantas di Jalan Taebenu, Kelurahan Naimata, Yulius Fenais Tewas di Tempat

Demikian juga yang disampaikan oleh Jendral Lapangan Gesar, Marselinus Padju Gampar.

"Bupati Manggarai benar-benar tidak mempertimbangkan sisi keadilan dalam mengambil kebijakan hibah”, kata Marselinus.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved