Mencegah Korupsi, Penanganan Proyek di Kementerian PUPR Berlapis-lapis, Ini Tahapannya

Mencegah Korupsi, Penanganan Proyek di Kementerian PUPR Berlapis-lapis, Ini Tahapannya

Mencegah Korupsi, Penanganan Proyek di Kementerian PUPR Berlapis-lapis, Ini Tahapannya
KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1/2019). 

Mencegah Korupsi, Penanganan Proyek di Kementerian PUPR Berlapis-lapis, Ini Tahapannya

POS-KUPANG.COM | BENGKULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan, kementeriannya sangat berkomitmen dalam urusan pencegahan tindak pidana korupsi.

Penegasan Basuki terkait dengan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang modus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, modus korupsi yang kini marak terjadi adalah dengan membuat proyek kemudian melakukan mark up anggaran. Prabowo mencontohkan, nilai proyek yang seharusnya 100 dilebihkan menjadi 200.

Teten Masduki: Jokowi Tidak Marah Tapi Hanya Nasihati CEO Bukalapak, Begini Katanya

"Di kementerian saya memang cukup riskan, tapi kami bikin sistem berlapis-lapis," ujar Basuki ketika dijumpai di sela-sela kesibukannya mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Untuk pengadaan barang dan jasa, misalnya, sebelum ditandatangani oleh menteri, harus terlebih dahulu diperiksa oleh masing-masing direktur jenderal yang berwenang sesuai dengan proyek yang dikerjakan.

BREAKING NEWS: Ratusan Siswa SMKN 2 Kota Kupang Serang SMAN 4 Kupang

Apabila proyek bendungan, itu harus ditandatangani Dirjen Sumber Daya Air. Apabila proyek jalan, itu mesti ditandatangani Dirjen Bina Marga. Apabila proyek permukiman, yang menandatanganinya adalah Dirjen Cipta Karya.

"Kemudian diperiksa lagi di Inspektur Jenderal yang dia itu juga harus paraf. Kemudian baru masuk ke Dirjen Bina Konstruksi yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa," ujar Basuki.

Di Dirjen Bina Konstruksi, lanjut Basuki, sebuah proyek itu diperiksa oleh 13 orang panelis. Apabila dinilai tidak ada masalah, barulah rencana proyek tersebut sampai ke meja menteri untuk ditandatangani.

Tidak berhenti sampai di situ, rencana proyek yang sampai di meja menteri juga harus melampirkan pakta integritas yang memuat komitmen bahwa seluruh rencana proyek yang diusulkan kepada menteri harus bebas dari praktik korupsi.

"Jadi, semuanya pasti sudah diperiksa secara profesional. Kalau benar, baru saya tanda tangan," ujar Basuki.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved