DPRD Tolak Bahas Dana Adat Pendidikan, Bupati Sikka Gunakan Hak Diskresi

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) dana adat pendidikan dalam RPJMD Bupati Sikka 2018-2023 ditolak dibahas enam fraksi

DPRD  Tolak Bahas  Dana Adat Pendidikan, Bupati Sikka Gunakan  Hak  Diskresi
POS KUPANG/EUGENIUS MOA
Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo memberi penjelasan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung DPRD Sikka, Senin (11/2/2019). 

DPRD  Tolak Bahas  Dana Adat Pendidikan, Bupati Sikka Gunakan  Hak  Diskresi

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Rancangan  peraturan   daerah  (Ranperda)  dana  adat pendidikan dalam RPJMD    Bupati  Sikka  2018-2023 ditolak dibahas enam  fraksi di  DPRD  Sikka  dalam  pemandangan  fraksi  Rabu  (13/2/2019). 

Namun  Bupati  Sikka,  Fransiskus  Roberto  Diogo menyatakan akan menggunakan   hak  diskresi  yang diamanatkan  oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur  kewenangan diskresi.

 Mengutip  ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014,  menyatakan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang - undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur dan tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Satpol PP Razia Pasangan Bukan Suami Istri di Kamar Hotel, Ternyata Tak Sengaja Temukan Ini

Karolus dan Mario Dianiaya Didalam Kompleks SMK Negeri I Aesesa

Mutasi di Pemprov NTT, Masih Dominan Muka Lama

“Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah bertujuan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan mengisi kekosongan hukum,” ujar Robi Idong, sapaan   Fransiskus Roberto Diogo  menyampaikan nota pengantar Ranperda pada   lanjutan Sidang DPRD, Kamis   (14/2/2019).

Menurut Robi, materi muatan Ranperda semata-mata  mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak mahasiswa,   bukan dalam kaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

“Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan terkait pemenuhan hak mahasiswa khusus pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu  meliputi pemberian beasiswa dan pinjaman tanpa bunga dengan peraturan Daerah,”  kata  Robi. 

Dalam   berbagai kesempatan,  Robi  selalu  membeberkan  alokasi  dana  adat pendidikan   Rp 20  miliar/tahun atau  Rp  100  miliar/lima  tahun.  

Dana  itu  yang akan dipinjamkan  tanpa bunga  dapat diakses mahasiswa dari keluarga kurang  mampu  membiayai pendidikan tinggi  dan dikembalikan ketika  telah bekerja.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Euginius Mo’a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved