Tujuh PNS Dan 184 Tenaga Kontrak Terancam Dipecat

pinan perlu mengambil langkah tegas agar perilaku malas kerja tidak berdampak kepada pns dan tenaga kontrak daerah lainnya. Disisi lain salah satu

Tujuh PNS Dan 184 Tenaga Kontrak Terancam Dipecat
Pos Kupang.com/Petrus piter
Bupati Sumba Tengah, Drs.Paulus SK Limu memberikan sambutan pada acara konsultasi publlik tentang penyusunan RPJMD di aula Bappeda Sumba Tengah, Jumat (8/2/2019) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, petrus piter

POS-KUPANG.COM/WAIBAKUL---Bupati Sumba Tengah, Drs.Paulus SK Limu mengancam akan memecat tujuh (7l) pegawai negeri sipil dan 184 tenaga kontrak daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah yang berbulan-bulan tidak melaksanakan tugas.

Tujuh ASN tersebut dipandang telah melanggar peraturan penerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan ke-184 tenaga kontrak daerah Sumba Tengah sudah lama tidak menjalankan tugas.

Bupati  Sumba Tengah, Drs.Paulus SK Limu menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara konsultasi publik tentang rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumba Tengah di aula Bappeda Sumba Tengah, Jumat (8/2/2019).

Lebih lanjut, Bupati Paulus SK Limu,menegaskan, sebagai seorang ASN dan tenaga kontrak daerah harus bekerja secara profesional melayani masyarakat Sumba Tengah.

BREAKING NEWS: Lelaki Beranak Perkosa Siswi SD Kelas V, Saat Perkosa Pelaku Ancam Membunuh

BREAKING NEWS: Kakek 60 Tahun Tewas Terbakar Diduga Terjebak Api dan Alami Stroke

Akibat tidak masuk kantor menyebabkan pelayahan terhadap masyarakat terganggu pula. Sementara disisi lain, pns dan tenaga kontrak daerah tersebut tetap menerima gaji atau honornya. Bagaimana mungkin menerima gaji sementara tidak pernah melaksanakan tugasnya.

Karena itu, pimpinan perlu mengambil langkah tegas agar perilaku malas kerja tidak berdampak kepada pns dan tenaga kontrak daerah lainnya. Disisi lain salah satu tugas kehadiran pimpinan daerah adalah menegakan peraturan hukum yang berlaku.

Perilaku tidak disiplinnya sejunlah pns dan tenaga kontrak kerja harus ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sebetulnya pimpinan daerah tidak sampai hati menindak tujuh pns dan 184 tenaga kontral daerah bila mau mengikuti teguran untuk lembali menjalankan tugas seperti semula.

Masa berbulan-bulan tidak masuk kantor, kok dibiarkan. Padahal dalam pp nomor 53/2010 dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dengan jelas mengaturnya.

Acara rapat konsultasi publik yang dipandu Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Tengah, Dr.Ir. Martinus Jurumana, M.Si, dihadiri seluruh pimpinan OPD, camat, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik dan undangan lainnya dalam kerangka mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyusun RPJM tersebut. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved