Terkait Remisi Susrama, Bayu Dwi Anggono Nilai Langkah Para Jurnalis Surati Jokowi Tepat

Terkait Remisi Susrama, Bayu Dwi Anggono Nilai Langkah Para Jurnalis Surati Jokowi Tepat

Terkait Remisi Susrama, Bayu Dwi Anggono Nilai Langkah Para Jurnalis Surati Jokowi Tepat
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Koalisi massa yang diikuti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FPMJ) menggelar aksi menolak pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama di Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019). 

Terkait Remisi Susrama, Bayu Dwi Anggono Nilai Langkah Para Jurnalis Surati Jokowi Tepat

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Langkah sejumlah jurnalis di Bali yang mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait remisi narapidana I Nyoman Susrama dinilai tepat sebagai pernyataan keberatan melalui upaya administratif.

Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden Joko Widodo membatalkan remisi terhadap narapidana kasus pembunuhan, I Nyoman Susrama.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan keberatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Pasangan Suami Istri Bergilir dan Berkali-kali Lakukan Percabulan Anak, Peran Ibu Sangat Besar

"Keberatan yang dilakukan oleh teman-teman (jurnalis) itu artinya tepat, sesuai dengan UU AP karena ditujukan kepada presiden," kata Bayu saat diskusi bertajuk "Menyoal Kebijakan Remisi dalam Sistem Hukum Indonesia", di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Maka dari itu, berlandaskan hukum yang sama, Presiden Jokowi harus menjawab keberatan tersebut.

Pasangan Suami-Istri Tega Cabuli Dua Anak Perempuan, Alasannya untuk Menghilangkan Roh Halus

"Presiden tidak bisa diam ketika ada keberatan semacam ini, yang diajukan oleh masyarakat, baik kelompok masyarakat atau perorangan, maka sesuai UU AP, presiden wajib menjawabnya," terangnya.

Jawaban presiden, katanya dapat didasari dua pertimbangan yaitu peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

Dari aspek regulasi, Bayu mengatakan Jokowi dapat berkilah remisi tersebut berlandaskan hukum. Remisi tersebut diakui didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999, yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang.

Sementara itu, dalam pertimbangan pemerintahan yang baik, Jokowi perlu memperhatikan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum.

Bayu mengungkapkan Jokowi perlu mempertanyakan dampak dari keputusannya terhadap kepentingan publik, yang dalam hal ini para jurnalis.

Hasilnya, Jokowi dapat mengabulkan atau menolak keberatan tersebut. Terdapat dua kemungkinan jika Jokowi mengabulkan keberatan tersebut.

Bayu mengatakan, Jokowi dapat mencabut Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 yang mengatur soal pemberian remisi.

Selain itu, Jokowi juga dapat mengubah sebagian isi Keppres tersebut dengan menghilangkan Susrama. Terkait kasusnya, Susrama divonis terbukti menjadi dalang pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada 2009 silam. Susrama kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup dan telah menjalani hukuman hampir 10 tahun.

Namun, pemerintah memberikan remisi perubahan hukuman menjadi 20 tahun penjara. (Kompas.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved