Pimpinan DPRD Sikka  Tidak  Terima Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Tunjangan perumahan dan transportasi hanya diterima oleh 32 anggota DPRD Sikka di Pulau Flores, Propinsi NTT. Tiga orang pimpinan DPRD,

Pimpinan DPRD Sikka  Tidak  Terima Tunjangan Perumahan dan Transportasi
POS-KUPANG.COM/EGINIUS MO’A
Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa (tengah), Wakil Ketua Donatus David (kiri) dan Merison Botu (kanan) memberikan tanggapan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi di ruang kerja Ketua DPRD Sikka, Jalan El Tari Kota Maumere, Pulau Flores, Rabu (6/2/2019) 

 Laporan  Wart awan  Pos-kupang.com, Eginius Mo’a

POS-KUPANG.COM,  MAUMERE---Tunjangan  perumahan dan transportasi hanya diterima   oleh 32 anggota  DPRD  Sikka di  Pulau  Flores, Propinsi  NTT.   Tiga  orang pimpinan  DPRD,  tidak menerimanya  karena  telah disediakan rumah  dan kendaraan dinas pimpinan.

“Kami  (pimpinan  DPRD)  Sikka tidak menerima tunjangan perumahan dan  transportasi karena  sudah disiapkan  rumah  jabatan dan mobil dinas,” kata  Wakil Ketua  DPRD  Sikka, Donatus   David,S.H, kepada POS-KUPANG.COM,  Jumat (8/2/2019).

Pada tahun  2019,  anggota   DPRD  Sikka  telah menerima tunjangan itu. Sesuai Perbup Nomor  33  Tahun 2018  tentang  Harga  Satuan Barang dan Biaya   Tahun Anggaran 2019, tunjangan  perumahan Rp 6.250.000/bulan dan  tunjangan  transportasi  Rp 9  juta/bulan  atau diakumulasi   Rp 15.250.000/anggota/bulan.  

BREAKING NEWS: Lelaki Beranak Perkosa Siswi SD Kelas V, Saat Perkosa Pelaku Ancam Membunuh

Jumlah  ini  jauh  lebih kecil dibanding yang diterima di  tahun 2018. Tahun  lalu  DPRD  Sikka  mendapat  tunjangan perumahan  Rp 10 juta /bulan  dan  transportasi  Rp 12,5  juta/bulan.  Besaran  tunjangan itu merujuk Perbup Nomor  45  Tahun 2017 tentang  Perubahan atas  Perbup Nomor 35  Tahun  2017  tentang Harga  Satuan Barang dan  Biaya Tahun  Anggaran    2017.

Besaran tunjangan perumahan dan  transportasi ini  2019   telah memicu beda pendapat  para wakil rakyat dengan Bupati  Sikka, Fransiskus Roberto  Diogo.   Di dalam Perda APBD  2019, DPRD mengalokasikan tunjangan  perumahan dan  transportasi  menggunakan  Perbup  Perbup Nomor  45  Tahun 2017 tentang  Perubahan atas  Perbup Nomor 35  Tahun  2017  tentang Harga  Satuan Barang dan  Biaya Tahun  Anggaran    2017.

Sedangkan  Bupati  Sikka menjalankan Perbup  Perbup Nomor  33  Tahun 2018  tentang  Harga  Satuan Barang dan Biaya.

“Mereka sudah terima dari   bulan Januari. Besaran tunjangan yang sekarang sudah harga yang terbaik. Kalau yang kali lalu itu salah dan tidak berdasar,  bisa disebut  ‘mark  up," ujar   Roby Idong, sapaan Fransiskus Roberto Diogo  kepada wartawan, Senin  (4/2/2019)  merima  wartawan di ruang kerjanya

Menurut  Roby,  besaran tunjangan perumahan dan transportasi  diterima dengan  baik semua  anggota DPRD Sikka.  Meski  jumlahnya  jauh lebih kecil dibanding  yang diterima pada 2018. 

“Besaran tunjangan perumahan dan transportasi sesuai  survey  harga pasar.  Jika  harga pasarnya sama seperti yang ditetapkan dalam  Perbup berarti tidak ada masalah, jika harga pasarnya berbeda  barulah disebut masalah,” imbuh  Roby. 

Sebelumnya,   pada  perayaan  hari  ulang  tahunnya, Jumat  (1/2/2019) malam  di Aula  rumah  jabatan  Roby membeberkan  hasil  survey harga rumah tinggal terbaik  di Kota Maumere  Rp 70 juta/tahun.  Tapi  mereka (DPRD) inginkan Rp 120 juta/tahun.  Transportasi  Rp 108  juta/tahun,   DPRD  mau Rp 150  juta/tahun.*

 
 

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved