Ini Alasan Kejati NTT Kurangi Penanganan Kasus Korupsi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Awal tahun 2019, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengurangi penanganan kasus korupsi.

Hal ini harus dilakukan karena mereka sedang mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi di Indonesia ini.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTT, Febrie Adriansyah, SH, MH, sewaktu melaunching Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/1/2019).

"Saat ini saya ambil kebijakan untuk turunkan kegiatan penanganan korupsi, dan mendahulukan kegiatan Pileg dan Pilpres," kata Febrie, Kamis (31/1).

• Fakta Terbaru Sopir Bemo Perkosa Anak SD, Usai 3 Kali Digauli Sepanjang Malam, Lalu Ini yang Terjadi

• Renungan Harian Kristen Protestan Jumat 1 Februari 2019 Arti Kata Terakhir Tuhan Yesus

• 17 Tahun Jadi Istri Kedua, Ternyata Penyanyi Dangdut Nita Thalia Alami Hal Seperti Ini

Hal ini, katanya, membuat masyarakat menilai Kejati NTT lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi.

"Tapi itu kebijakan saya, karena kita dukung Pilek dan Pilpres ini bisa berjalan aman dan tidak terganggu," ujarnya.

Namun selama tiga bulan ke depan, pihak Kejati NTT tidak berdiam diri terhadap kasus korupsi yang terjadi.

"Tentunya kita mulai tiga bulan ke depan dan kita tidak diam. Kita kumpulkan dokumen-dokumen yang sifatnya tidak menggangu proses pemilu. Semuanya ini ada dalam kendali dan kita selalu monitor," tegasnya. (*)