Survey Ombudsman

10 Kabupaten/Kota di NTT Terima Hasil Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman

10 Kabupaten/Kota di NTT menerima hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan NTT.

10 Kabupaten/Kota di NTT Terima Hasil Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman
Pos Kupang.com/Ricko Wawo
Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dan khusus wilayah NTT penyerahannya dilangsungkan di Kantor Harian Pos Kupang, Jumat (1/2/2019) dan dihadiri perwakilan kepala daerah dari 10 Kabupaten/Kota di NTT. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-KUPANG-Sebanyak 10 Kabupaten/Kota di NTT menerima hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan NTT.

Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dan khusus wilayah NTT penyerahannya dilangsungkan di Kantor Harian Pos Kupang, Jumat (1/2/2019) dan dihadiri perwakilan kepala daerah dari 10 Kabupaten/Kota di NTT.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton dalam sambutannya mengungkapkan dari 10 Kabupaten/Kota di NTT yang disurvey hanya Kabupaten TTU yang berada di zona kuning kepatuhan tingkat kabupaten dengan skor 63,58 persen.

Sementara kabupaten lainnya masih berada di zona merah seperti Kabupaten Manggarai Barat (49,88), Alor (48,84), Flores Timur (47,18), Belu (45,90), Sumba Timur (41,62), Sikka (36,0), Kabupaten Kupang (30,00) dan Sumba Barat Daya (13,50).

Sedangkan Kota Kupang (49,12) masih berada di zona merah untuk kepatuhan tingkat kota.

Polres Ngada Gelar Rekonstruksi Penembakan di Mauponggo Nagekeo, Ini Jumlah Adegannya!

Darius mengatakan, hasil ini tentu masih jauh dari yang diharapkan dan belum menggembirakan sama sekali.

Skor variabel waktu, katanya, mendapatkan skor yang paling tinggi dalam penilaian kepatuhan.

Walau variebal waktu ini berbeda-beda dalam realisasinya di setia daerah, tetapi menurutnya waktu pelayanan publik justru harus ditetapkan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia yang ada dalam satu lembaga pelayanan.

"Yang bikin skor kita rendah itu soal waktu (pelayanan)," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, Ombudsman memang secara independen bertugas untuk membuat pemerintah daerah dipercaya oleh publik.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan metode penilaian dan variabel. Kemudian dilaksanakan diskusi di antara kepala daerah. (*)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved