Tiga Berkas Gugatan ASN Korupsi Diputus PTUN Kupang

Tiga Berkas Gugatan dari ASN Korupsi Sudah Diterima dan Diputus oleh PTUN Kupang

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Simson Seran, SH, MH 

Tiga Berkas Gugatan dari ASN Korupsi Sudah Diterima dan Diputus oleh PTUN Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang telah memutus tiga berkas perkara gugatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut kasus korupsi di Provinsi NTT.

Hal ini diungkapkan oleh Humas PTUN, Simson Seran, SH, MH kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (31/1/2019) siang di kantor PTUN Kupang Jalan Palapa Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kupang.

Samson menguraikan, dari 26 perkara gugatan tata usaha negara oleh ASN yang didaftarkan pada tahun 2018 serta 12 perkara gugatan pada 2019, baru tiga perkara yang diputus oleh PTUN Kupang.

Investor Ramai-ramai Rebut Kawasan TNK, Pulau Tetawa Juga Sedang Urus Rekomendasi Usaha

Ia merinci, perkara pada tahun 2018 terdiri dari 11 gugatan oleh ASN Pemkab Manggarai Timur, 11 gugatan oleh ASN Pemkab Manggarai serta 4 gugatan ASN Manggarai Barat. Sedangkan untuk tahun 2019, 12 gugatan yang diajukan semuanya berasal dari ASN di lingkup Pemkab Ende.

"Jadi dari seluruh gugatan yang ditangani oleh PTUN Kupang terkait gugatan ASN yang diberhentikan karena terkena kasus korupsi, baru tiga berkas perkara yang sudah diputus, itu semua berasal dari Kabupaten Manggarai Barat," katanya.

Jhon Tuba Helan Sebut UU ASN Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Terkait putusannya, Samson mengatakan gugatan itu diterima sebagian artinya ada dalil yang diterima dan ada dalil yang tidak diterima.

"Gugatan itu diterima sebagian, artinya ada dalil yang diterima dan ada dalil yang tidak diterima terkait perkara gugatan yang diajukan karena mereka diberhentikan karena tindak pidana korupsi," kata Simson.

Berdasarkan laporan perkara, lanjutnya, putusan untuk tiga kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum yang digunakan baik oleh tergugat maupun penggugat.

"Jadi putusan ini sudah inkrah, tinggal dilaksanakan saja oleh pihak tergugat," tambahnya.

Saat ini, selain tiga perkara gugatan yang sudah diputus, semua perkara yang didaftarkan baik sejak 2018 maupun 2019 sedang dalam proses pemeriksaan.

Ia melanjutkan, persoalan eksekusi itu akan dilakukan oleh tergugat sesuai dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum.

"Jenjangnya mulai dari yang mengeksekusi itu harus tergugat sendiri, dalam hal ini pejabat tata usaha negara, misalnya kalau bupati yang tergugat maka bupatinya yang akan mengeksekusi, namun misalnya kalau tidak dieksekusi berdasarkan pasal 116, maka yang menang dalam hal ini penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui PTUN Kupang," ujar Simson.

Proses berikutnya, lanjut Simson, akan ada pemanggilan tergugat dan pertemuan untuk memerintahkan eksekusi, misalnya kalau belum dieksekusi maka mulai dari atasan hingga tingkat paksanya presiden.

"Jadi dari PTUN, jika bupati tidak mau laksanakan setelah ada koordinasi tingkat PTUN,maka PTUN akan bersurat ke pimpinan atau atasan, yang tertinggi ke presiden dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT. Nanti dalam prakteknya ada perintah dari Presiden bisa melalui Mensesneg atau Mendagri lalu setelah ada perintah, maka bupatinya biasanya melaksanakan," demikian Simson. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved