Berita Kabupaten Sumba Timur

Tahun Baru 2019 Dinas Transnaker Minta TP4D Dampingi Pekerjaan Proyek! Ini Alasanya

Tahun anggaran 2019 baru satu OPD yakni Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Timur yang telah meminta TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Waingapu untuk

Tahun Baru 2019 Dinas Transnaker Minta TP4D  Dampingi Pekerjaan Proyek! Ini Alasanya
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
PEMAPARAN---Kegiatan pemaparan tiga paket proyek pekerjaan dari Dinas Transnaker Sumba Timur. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Pada Tahun anggaran 2019 baru satu OPD yakni Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Timur yang telah meminta TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Waingapu untuk memberikan pendampingan paket pekerjaan pembangunan.

Pelaksana harian (Plh) Kasi Pidsus Kejari Waingapu M.Syafa menyampaikan itu ketika ditemui POS-KUPANG. COM usai Kegiatan Pemaparan Paket Proyek dari Dana APBN pada Tahun Anggaran 2019 dari Dinas Transnaker Sumba Timur di Kantor Kejari Waingapu, Rabu (30/1/2019) siang.

Syafa mengatakan permintaan pendampingan oleh Dinas Transnaker tersebut sudah dibuktikan dengan surat resmi yang diterima pihak Kejari Waingapu, Selasa (29/1/2018). Sedangkan OPD-OPD lain, belum ada permohonan untuk pendampingan itu dari Tim TP4D.

30  Tahun  di Kebun Sawit Malaysia,  Romanus  Kucing-Kucing Masuk Kota

Kata Syafa begitu juga pada tahun anggaran sebelumnya hanya sejumlah OPD yang memberikan permohonan untuk Pendampingan yakni TransNaker, BPBD, dan Dinas Pendidikan. Namun tidak semua jenis kegiatan bisa didampingi pihaknya karena pihaknya bisa melihat pagu dana, dan nilai atau sifat dari kegiatan itu strategis atau tidak bagi masyarakat.

"Kita tidak melihat besarnya Pagu Dana berapa nilai minimumnya, namun kita melihat dari sisi pekerjaan itu dari sisi kelayakan atau strategis. Karena semua jenis pekerjaan kita dampingi maka bisa ratusan item pekerjaan dan tidak mungkin bisa laksanakan, kalau pun bisa hanya kuantitas yang kita dampingi sedangkan kualitas kita tidak bisa pastikan,"Jelas Syafa.

Kasi Intel Kejari Waingapu Agung Wira kepada Wartawan di ruang kerjanya usai melaksanakan kegiatan pemaparan, Rabu (30/1/2019) siang juga menjelaskan ketiga jenis paket proyek di Dinas TransNaker tersebut yakni Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Yubuwai SP.5 senilai Rp 3.134.257.000, Kota Kawau SP.7 senilai Rp 8.674.775.000, dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Rumbu Kataka sebesar Rp 2.600.000.000.

Agung Wira menjelaskan, kerja sama
Pendampingan tersebut atas Surat Pemohonan pendampingan proyek tersebut oleh Dinas Transnaker Sumba Timur yang masuk ke Kejari Waingapu Sumba Timur, sejak hari Selasa (29/1/2019) dan pada hari ini dilakukan dengan tindakan berupa pemaparan oleh Dinas TransNaker terkait pekerjaan tiga jenis proyek tersebut.

Terkait mekanisme tahapan sekarang ini, jelas Agung Wira adalah Pendampingan pihaknya agar pekerjaan pembangunan itu berjalan sesuai harapan dan juga memberikan penyuluhan hukum tekait kendala- kendala yang dihadapi baik dari Dinas itu sendiri maupun dari masyarakat.

Dikatakan Agung Wira, ke depan tahapan yang akan didampingi pihak Kejari yakni dengan memonitor mulai dari awal Pekerjaan sampai diakhir pekerjaan, sehigga pekerjaan itu benar-benar dimanfaatkan untuk DistransNaker sendiri dan masyarakat.

Kadis TransNaker Kabupaten Sumba Timur Umbu Hapu Mbeju juga mengatakan pihaknya timbul keberanian untuk melakukan berbagai hal demi kesejahteraan masyarakat, sebab pihaknya merasa didampingi dimana pihaknya merencanakan sesuatu ada tim pendamping yakni dari Kejakasaan sehingga pihaknya merasa percaya diri.

Umbu Hapu yang juga didampingi Kabid Pembangunan Transmigrasi Distransnaker Nico Pandarangga juga mengatakan kegiatan itu juga sekaligus memberikan pertanggung jawaban kepercayaan dari atasan yakni Pemerintah Pusat.

"Melalui Dana yang semakin banyak mengalir ke Sumba Timur dari Pemerintah Pusat ini, maka kepercayaan dari atasan ini tidak boleh kami sia-siahkan. Kami ingin melakukan yang terbaik, kami didampingi, kami juga dikawal dan diberi petunjuk kita menikmati sama-sama kalau perlu. Kalau masyarakat sejahtera maka Kejaksaan juga ikut memenikmati kesejahteraan itu,"Kata Umbu Hapu.

Menurut Umbu Hapu hal ini yang mereka sudah merasakan, karena sejak tahun 2015 OPD-OPD lain yang mungkin belum berpikir pihaknya sudah memulai bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Waingapu, begitu juga sebelum dana Desa masuk. Dan di Tahun 2016 pihaknya bukan tidak hanya kerja sama dengan Kejari Waingapu, namun juga dengan pihak Kepolisian dari Polres Sumba Timur.

Umbu Hapu juga mengaku karena telah melakukan kerja sama pendampingan dari Kejaksaan dan pihak Kepolisian yang saat ini berjalan sudah memasuki tahun ketiga, di Tahun 2018 Disnakertrans mendapatkan sebagai Satker pengelolaan dana terbaik kedua untuk tingkat Propinsi. (*)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved