Berita Kabupaten Lembata Terkini

Anggota DPRD Lembata dari PKPI akan Dilaporkan ke Polisi

Dewan Pimpinan Kabupaten ( DPK ) PKPI Kabupaten Lembata akan segera melaporkan oknum Anggota DPRD Lembata, Maximillianus Wolor, ke Polres Lembata.

Anggota DPRD Lembata dari PKPI akan Dilaporkan ke Polisi
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Dari kiri ke kanan, Petrus AW Buyanaya, Katarina Yosefina Gie, Ramis Ma'ruf dan Antonius Loli Ruing (Pengurus PKPI Lembata) saat jumpa pers di Sekretariat PKPI Lembata, Kamis (24/1/2019). 

POS KUPANG.COM | LEWOLEBA -- Dewan Pimpinan Kabupaten ( DPK ) PKPI Kabupaten Lembata akan segera melaporkan oknum Anggota DPRD Lembata, Maximillianus Wolor, ke Polres Lembata.

Pasalnya, oknum tersebut diduga telah memalsukan dokumen partai untuk memperlancar proses PAW menggantikan Philipus Bediona di DPRD setempat.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kabupaten Lembata, Ramis Ma'ruf ketika menggelar jumpa pers di Sekretariat PKPI Kabupaten Lembata, Kamis (24/1/2019). Saat itu, Ramis didampingi Wakil Ketua I, Antonius Loli Ruing, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Petrus AW Buyanaya dan Bendahara, Katarina Yosefina Gie.

10 Pasien DBD Masih Dirawat di RSUD SoE

Sedangkan Sekretaris DPK PKPI Lembata, Hendrikus Gilo Kedang berhalangan hadir karena orang tuanya sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba. "Sekretaris PKPI Lembata, Pak Hendro (demikian Hendrikus Gilo Kedang biasa dipanggil, Red) tidak bisa hadir dalam jumpa pers ini karena orangtuanya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit," ujar Ramis.

Tagih Rp 30 Miliar, Pihak Fahri Hamzah Ancam Ajukan Penyitaan Aset PKS

Dikatakannya, sikap PKPI Lembata melaporkan oknum anggota Dewan antar waktu itu, karena beberapa hal mendasar. Pertama, dalam proses PAW yang lalu, PKPI Lembata tak menerbitkan satu surat pun kepada yang bersangkutan untuk melengkapi berkas caleg guna diproses lebih lanjut.

Bahkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Pengadilan Negeri (PN) Lembata guna dimasukkan dalam berkas pergantian antar waktu (PAW) pun tidak pernah dikeluarkan PKPI kepada yang bersangkutan.

Tapi ironisnya, PN Lembata malah menerbitkan surat itu kepada oknum anggota Dewan tersebut. "Kami coba menelusurinya dengan mendatangi PN Lembata dan diperoleh jawaban bahwa surat itu diterbitkan atas permohonan PKPI. Setelah kami sampaikan mekanisme yang sesungguhnya, PN lalu membatalkannya dengan menarik kembali surat yang telah diterbitkan itu," ujar Ramis.

Sebelum proses PAW berlangsung, lanjut Ramis, Maximillianus sejatinya bukan anggota parpol tersebut. Yang bersangkutan telah dipecat karena tak pernah aktif di partai. Anehnya, yang bersangkutan justeru melengkapi semua dokumen PAW hingga akhirnya dilantik jadi anggota Dewan antar waktu.

Pertanyaannya, Maximillianus mewakili partai yang mana, karena PKPI tak pernah merekomendasikannya untuk menjadi kader PKPI di lembaga legislatif. "Kami pernah mengundangnya untuk datang ke Sekretariat PKPI, tapi undangan itu tidak dipenuhi sampai sekarang," ujarnya.

Atas masalah itu, lanjut dia, PKPI Lembata pernah menanyakan langsung kepada Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) NTT, Yan Mboeik. "Kami coba tanya, jangan sampai mulusnya modus operandi oknum anggota Dewan itu dibantu oleh DPP PKPI NTT di Kupang. Tapi jawaban yang diperoleh, justru PKPI NTT tak tahu hal itu," ujar Ramis mengutip pernyataan Yan Mboeik.

Saat ini, katanya, PKPI NTT telah meminta DPK PKPI Lembata untuk melaporkan kasus itu ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Atas dorongan DPP itulah pengurus DPK PKPI Lembata akan menindaklanjutinya dengan segera melaporkan kasus itu ke Polres Lembata.

"Kami akan segera melaporkan kasus ini ke Polres Lembata. Dalam waktu dekat kami segera ke sana (Polres Lembata)," ujar Ramis dibenarkan Antonius Loli Ruing, dan Petrus Buyanaya. (Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Frans Krowin)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved