Berita NTT Terkini

Tahun 2019 ! Kanwil Kemenkumham NTT Usulkan 6 Satker Untuk WBK dan WBBM

antor Kementerian Hukum dan HAM wilayah NTT mengusulkan enam satuan kerja / UPT di wilayahnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Tahun 2019 ! Kanwil Kemenkumham NTT Usulkan 6 Satker Untuk WBK dan WBBM
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Penandatangan pakta integritas menuju WBK dan WBBM pada UPT Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM NTT Wilayah NTT pada Selasa (22/1/2019).   

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah NTT mengusulkan enam satuan kerja / UPT di wilayahnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menjadi unit dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2019.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Achmad Samadan usai Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja tahun 2019 Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT pada Selasa (22/1/2019) pagi di Aula kantor tersebut.

Samadan menjelaskan, di lingkungan Kemenkumham NTT, pihaknya mengusulkan dan memberikan prioritas kepada enam satker yang terdiri dari tiga satker dari Divisi Imigrasi dan tiga satker lainnya dari Divisi Pemasyarakatan.

“Prioritas satker di Kanwil NTT, ada masing-masing  tiga yang diusulkan dari Imigrasi dan dari pemasyarakatan juga ada tiga yang diusulkan. Itu terdiri dari kantor Imigrasi Kupang, Kantor Imigrasi Maumere dan Kantor Imigrasi Atambua. Sedangkan dari Lembaga Pemasyarakatan itu ada Lapas kelas II Kupang, Lapas kelas II Waingapu dan Lapas Anak Kupang,” ujar Samadan.

Gempa di Sumba Barat ! Aktivitas Perkantoran Pemerintaham dan Masyarakat Berjalan Nornal

BREAKING NEWS: 12 Kali Gempa Susulan Guncang Sumba Barat, Pasca Gempa 6,2 SR

Dari enam satker yang diusulkan, lanjutnya, mereka berharap minimal satu satker dari masing-masing divisi akan lolos dan memenuhi syarat memperoleh penilaian predikat WBBM dari Kemenpan RB.

“Ini yang akan kita usulkan. Mudah-mudahan dari enam yang diusulkan, minimal target kita nih ada satu dari imigrasi dan satu dari pemasyarakatan yang bisa maju ke Menpan RB,” ujarnya.

Secara nasional usulan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM oleh Kementerian Hukum dan HAM RI meliputi 60 satker untuk WBBM dan 100 satker untuk WBK.

“Satker yang akan kita (Kementerian) usulkan dan itu akan digodok dulu, diinventarisir, mudah mudahan dari 60 dan 100 satkernya, banyak yang bisa lolos ke kemapanan RB,”tambahnya.

Selain di tingkat satker wilayah, Kementerian juga mengusulkan di tingkat eselon dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau kemarin kan ada dari direktorat jenderal AHU yang sudah punya, sekarang dari direktorat jenderal imigrasi juga sudah punya dua yang diusulkan, dari dirjen pemasyarakatan juga nanti ada juga sekitar 1 direktorat yang diusulkan, jadi disamping kantor imigrasi dan lapas atau rutan, juga ada direktorat di tingkat eselon satu yang diusul,” pungkas Samadan.

Pemberian penghargaan kategori Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk lembaga dan kantor pemerintahan merupakan pengejawantahan dari komitmen untuk melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi. (*)

 
 

Penulis: Ryan Nong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved