Berita NTT Terkini

Ombudsman Temukan 3 Dugaan Maladministrasi Kasus Selfina

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menemukan tiga dugaan maladimistrasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kasus Selfin

Ombudsman Temukan 3 Dugaan Maladministrasi Kasus Selfina
Foto kiriman Kanis Tokan
┬áKepala Perwakilan Ombudsman NTT menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Kasus Selfiana kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menemukan tiga dugaan maladimistrasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kasus Selfina M. Etidena.

Temuan tersebut berdasarkan serangkaian pemeriksaan Ombudsman NTT yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kamis (17/01/2019).

"Ada tiga maladmistrasi kami temukan dalam tindakan pemeriksaan terhadap Selfina M. Etidena (Pelapor) oleh Petugas Satgas Pengamanan TKI di Bandara El Tari," beber Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton sebagaimana rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis (17/1/2019).

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT didampingi Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat menyambangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bilangan Jln. Frans Seda, mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sisilia Sona.

Poin pertama yang menjadi sorotan adalah penyimpangan prosedur dalam menyelenggarakan pelayanan tanpa berdasarkan SOP. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pintu Keluar Bandara El Tari Kupang.

Polda NTT Rayakan Natal Bersama ! Hikmat Natal Jadikan Polri Profesional

Saat Orasi ! Kanis Minta Masyarakat Jangan Takut Hadapi Bupati Lembata

"Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak memiliki SOP Administratif mengenai alur pelayanan Satuan Gugus, dan tidak memiliki SOP Teknis terkait dengan tugas Satuan Gugus dalam melakukan penilaian indikasi dan interogasi calon penumpang/ calon TKI non prosedural," urai Beda Daton.

Kedua, penyimpangan prosedur dalam penyusunan alur kerja sebagaimana dokumen berjudul Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Gugus Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pintu Keluar Bandara El Tari Kupang, yang mencantumkan Pihak Terkait yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari di dalam Satuan Gugus Tugas tanpa didasari keanggotaanya berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/ Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/ atau nota kesepahaman.

Ketiga, tidak memberikan pelayanan dalam mekanisme penggantian kerugian kepada Pelapor.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menyimpulkan perlu dilakukan beberapa tindakan korektif oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT.

"Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT menyusun dan menetapkan SOP mengenai pencegahan tenaga kerja non prosedural, tindak pidana perdagangan orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang, yang terdiri dari SOP Administratif mengenai alur pelayanan, dan SOP Teknis mengenai penilaian indikasi dan interogasi calon penumpang/ calon TKI non prosedural," jelas Beda Daton.

Tak hanya itu, Ombudsman NTT menyarankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT merumuskan nota kesepahaman dengan Pihak Terkait selaku pengelola Bandara yang juga diikutsertakan dalam pelaksana tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pintu Keluar Bandara El Tari Kupang; dan memberikan ganti rugi biaya tiket kepada Pelapor, dan melakukan rehabilitasi sosial berupa pemulihan nama baik ++or.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT akan menindaklanjuti temuan Ombudsman NTT dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan Satuan Gugus Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pintu Keluar Bandara El Tari Kupang.

"Kami minta waktu untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman NTT, kami sedang melakukan perbaikan SOP," ujar Sisilia Sona

Ombudsman NTT memberikan waktu selama 30 hari kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT untuk menyampaikan upaya perbaikan atas tindakan korektif dan akan dilakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap tindakan korektif tersebut. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved