Berita Nasional Terkini

Penanganan Kasus Artis VA, Komnas Perempuan Sebut Sudah Ada yang Terlanggar Hak Korban

Dalam penanganan kasus prostitusi online yang melibatkan artis VA dan AS, Komnas Perempuan menyebut sudah ada yang terlanggar dari hak korban

Penanganan Kasus Artis VA, Komnas Perempuan Sebut Sudah Ada yang Terlanggar Hak Korban
KOMPAS.com/Devina Halim
Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny (tengah) saat berbicara di acara Media Briefing: Jangan Hukum Korban Perkosaan, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018). 

Dalam penanganan kasus prostitusi online yang melibatkan artis VA dan AS, Komnas Perempuan menyebut sudah ada yang terlanggar dari hak korban

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis VA dan AS.

Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny mengatakan, kehati-hatian tersebut dibutuhkan agar perempuan yang terseret dalam kasus itu tidak diekploitasi dan haknya tak dilanggar.

"Kami ingin mengimbau kepada polisi agar berhati-hati karena sudah ada yang terlanggar hak dari korban," kata Venny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/1/2019).

Komnas Perempuan Minta Polri Hati-hati Tangani Kasus Prostitusi Online

Ia menjelaskan, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kedua artis peran yang terlibat sejak awal pengungkapan kasus ini. Misalnya, pengungkapan identitas keduanya kepada publik.

Menurut Venny, polisi terkesan tak adil dalam mengusut kasus ini. Kesan itu tampak dari diumbarnya identitas pihak perempuan. Di sisi lain, pengguna jasa dilepaskan dengan alasan tidak ada pasal yang dapat menjeratnya.

Timses Prabowo Harap Bawaslu Adil Tangani Kasus Anies Baswedan

"Itu juga salah satunya yang enggak fair-nya seperti itu. Sementara, kalau dia perempuan kemudian dieskpos habis-habisan, namanya, profesinya, keluarganya, tetapi kalau si penggunanya ini tidak, alasannya enggak ada pasal," terang dia.

Padahal Venny mengatakan, pengguna jasa juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kemudian, jika dari nama-nama lain yang terlibat kasus tersebut ditemukan anak di bawah umur, pengguna jasa juga dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan pun berharap penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tetap memperhatikan hak para perempuan.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved