Berita Kota Kupang

Ombudsman NTT Nilai Penataan Parkiran di Kota Kupang Belum Efisien

jumlah titik parkiran ril di Kota Kupang jauh lebih banyak daripada data yang diperolehnya dari dinas terkait.

Ombudsman NTT Nilai Penataan Parkiran di Kota Kupang Belum Efisien
POS KUPANG/AMBUGA LAMAWURAN
Situasi parkir di pinggir jalan depan Lippo Plaza. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT menilai penataan parkiran di Kota Kupang oleh Dinas Perhubungan Kota belum efisien.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, mengatakan jumlah titik parkiran ril di Kota Kupang jauh lebih banyak daripada data yang diperolehnya dari dinas terkait.

"Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan Kota Kupang, jumlah titik parkiran secara ril itu banyak sekali. Tapi titik parkiran yang terdata sangat sedikit," katanya kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (6/1/2019).

Dia menjelaskan, ada dua jenis retribusi parkiran yang diterapkan di Kota Kupang, yakni parkiran pinggir jalan dan parkiran khusus.

"Data yang kami peroleh, titik parkir pinggir jalan tidak sampai 100 titik. Parkir khusus tidak sampai 60 titik. Itu data lama dan sekarang mungkin sudah ada perubahan," jelasnya.

Data ini, katanya, jauh dari kondisi ril di lapangan.

"Kita parkir di pinggir jalan selalu ada tukang parkir. Kalau ini tidak didata, artinya ada potensi PAD yang tidak termanfaatkan," jelasnya.

Artis Vanessa Angel Bebas, Polisi Sita Celana Dalam Ungu pada Kasus Prostitusi Online

Terhadap situasi perparkiran ini, Ombudsman NTT bukan sekedar melihat dan tutup mata. Beda Daton mengatakan, pihaknya telah memberikan masukan kepada pihak Pemkot Kupang agar bisa menerapkan sistem perparkiran yang baik.

"Ada dua sistem perparkiran yang kami rekomendasikan. Pertama itu, ada sistem parkiran meter. Itu seperti ATM. Bisa data kendaraan," jelasnya.

Selain itu, ada sistem yang bekerja sama dengan Samsat.

"Jadi bayar pertahun. Kita bayar dan dapat kartu. Nanti kita tunjuk kartu itu ke tempat parkir. Tapi ini ribet," ujarnya.

Keribetan itu diakui pula pihak Dinas Perhubungan Kota. "Karena menurut Dinas Perhubungan, dengan menerapkan sistem itu, artinya kita harus membayar semua juru parkir. Hitung-hitung pemasukan ke PAD jadi kecil, karena uangnya untuk bayar gaji juru parkir," jelas Beda Daton.

Karena itu, sarannya, kalaupun Pemkot masih menggunakan sistem pihak ketiga (tender), maka titik-titik parkiran mesti diidentifikasi dengan lebih jelas dan ril.

"Harus didata semua titik parkir. Selama ini kan tidak. Jadi, semua titik parkir harus terdaftar. Kalau tidak, kita kehilangan potensi PAD. Dengan mendaftar titik parkir tersebut, kita yang bayar juga puas, karena masuk ke PAD," jelasnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)

Penulis: Lamawuran
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved