Berita NTT Terkini

Warga Kecewa Pengurusan Izin Sumur Bor Berbelit-belit

Agus Bria (60), mengaku kecewa dengan pelayanan dari Dinas Pertambangan Provinsi NTT mengurus izin sumur bor terkesan berbelit-belit.

Warga Kecewa Pengurusan Izin Sumur Bor Berbelit-belit
POS-KUPANG.COM / AMBUGA LAMAWURAN
Agus Bria sewaktu memberikan penjelasan mengenai usahanya mendapatkan izin sumur bor. Gambar diambil Rabu (2/1/2019). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Agus Bria (60), mengaku kecewa dengan pelayanan dari Dinas Pertambangan Provinsi NTT mengurus izin sumur bor terkesan berbelit-belit. 

 "Kita sudah berusaha mengurusnya agar bisa membayar pajak. Tapi kok terkesan susah sekali," katanya kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (2/1/2019). 

 Dia mengaku sudah mengurus surat izin itu sejak tahun 2018. Namun sampai sekarang, izin yang diinginkan belum juga keluar. 

Parpol Peserta Pemilu Serahkan PPSDK di Injury Time

 Kepada POS-KUPANG.COM, Agus Bria menunjukkan semua surat dan persyaratan yang telah disiapkannya. 

 "Surat-surat saya lengkap. Saya pernah ke Satu Pintu, dan saya sampai kecewa. Saya bilang 'bapa ini pegang bendungan 12 tahun. Tapi seingat saya yang lima liter ini tidak ada pengaruh', " ujarnya. 

Masyarakat Perbatasan Sudah Serahkan 11 Senjata kepada TNI

 Dia jelaskan, untuk mendapatkan surat izin dari dinas bersangkutan, para pemohon diminta untuk menyertakan pula surat perizinan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. 

 "Perizinan juga harus ada dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Jadi diperlukan juga analisis dari orang-orang berkompeten atau ahli. Mereka arahkan saya ke situ," jelasnya.

 Pria usia 60 tahun itu menambahkan, pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota menyarankan padanya agar melampirkan juga surat keterangan dari beberapa ahli (dosen) yang berkompeten mengenai air bersih. 

 "Saya hubungi dosen-dosen itu tapi sampai sekarang belum ada respon dari mereka," jelasnya. 

 Dia menjelaskan, dosen-dosen itu akan melakukan analisis, apakah air yang dipakai untuk usaha itu baik atau tidak. 

 "Dan apakah aktivitas usaha itu mengganggu masyarakat atau tidak," jelasnya. 

 Dirinya masih bingung, mengapa pemerintah tidak memfasilitasi para dosen-dosen yang berkompeten tersebut agar persoalannya menjadi lebih mudah. 

 "Nanti saya akan ke Satu Pintu dan Kebersihan lagi. Kita masyarakat sudah mau urus tapi masih berkendala," imbuhnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)

Penulis: Lamawuran
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved