Berita Kabupaten Sikka Terkini

APBD Sikka 2019 Ditetapkan, DPRD dan Pemerintah Tetap Beda Sikap

Pemerintah dan DPRD masih beda sikap standar harga dan satuan barang dan jasa dalam APBD 2019.

APBD Sikka 2019 Ditetapkan,  DPRD dan Pemerintah Tetap Beda  Sikap
POS-KUPANG.COM/EGINIUS MO’A
Ketua dan Wakil DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa (tengah), Merison Botu (kiri) dan Donatus David (kanan) menggelar jumpa pers, Senin (31/12/2018) di ruang Ketua DPRD Sikka, Kota Maumere. 

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Tarik   ulur   DPRD  dengan    Pemkab  Sikka  menetapkan  RAPBD  menjadi APBD  2019 mencapai  klimaksnya,  Senin   (31/12/2018).

Meski  sudah ditetapkan, pemerintah  dan  DPRD   masih beda sikap    standar  harga dan satuan barang dan jasa   dalam APBD 2019.

Harga-harga satuan di  dalam  APBD 2019   mengacu kepada Perbup     Nomor  35  Tahun 2017  diubah dengan Perbup  Nomor 45  tahun  2017  tentang Standar  Harga dan Satuan Barang dan Jasa  2018.  Besar  tunjungan  perumahan  Rp 10  juta dan   transportasi  Rp  12,5  juta/bulan  untuk  DPRD.

Warga Perbatasan Serahkan Pistol Jenis Revolver Buatan USA dan Amunisinya 3 Butir

Namun  Bupati  Sikka, Fransiskus   Roberto  Diogo  menegaskan  berpatokan kepada   Perbup   Nomor 33  Tahun 2018. Tunjangan  perumahan Rp  6.250.000/bulan dan  tunjangan transportasi  Rp  9 juta/bulan.

“Mereka  menerima, tetapi  disarankan  untuk disurvei  kembali.  Saran ini  kami  terima.  DPRD  minta survey  dilakukan tim  independen atau apraisal. Ini  juga  kami  terima,”  imbuh  Roby  kepada wartawan  usai  rapat paripurna penetapan RAPBD, Senin  (31/12/2018).

Kemensos Berikan Jaminan Hidup PSK Karang Dempel Rp 5,5 Juta Per Orang

Menurut  Roby, sapaan   Fransiskus   Roberto  Diogo  survei  harga merupakan kewenangan  bupati  dengan mempertimbangkan  aspek keuangan  daerah, kepatutan dan kewajaran. 

Tidak semata-mata berdasarkan perhitungan  rasionalitas.  Namun,aspek sosial  budaya jauh lebih tinggi  nilainya. Kepekaan  itu jauh  lebih  tinggi.

Ketua   DPRD  Sikka,   Gorgonius  Nago  Bapa,  bersama  Wakil  Ketua, Donatus  David, dan  Merison Botu, mengaku   baru  tahu  ketika disampaikan  wartawan  bahwa  Bupati  Roby akan mengacu Perbup Nomor  33  Tahun  2018.

Menurut   Us,  sapaan  Gorgonius,    harga satuan  dalam   APBD  2018 mengacu   pada Perbup Nomor  35  Tahun 2017  dirubah dengan Perbup  Nomor 45  tahun  2017  tentang Standar  Harga dan Satuan Barang dan Jasa  2018.  Besar  tunjungan  perumahan  Rp 10  juta dan   transportasi  Rp  12,5  juta/bulan.

“APBD   2019 sudah ditetapkan.  Mekanisme  pelaksanaanya   kami  serahkan kepada  pemerintah. Itu  sudah kewenangan pemerintah, bukan  lagi  DPRD,”  imbuh  Us Bapa.

Halaman
12
Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved