Berita Kabupaten Manggarai Barat

Pemda Kesulitan Melarang Pemanfaatan Kawasan Sepadan Pantai di Labuan Bajo

Pasalnya sejumlah hotel atau bangunan tempat usaha lainnya sudah cukup banyak yang berdiri di kawasan tersebut.

Pemda Kesulitan Melarang Pemanfaatan Kawasan Sepadan Pantai di Labuan Bajo
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Suasana di Pantai Pelabuhan Labuan Bajo, Kamis (27/12/2018). 

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kesulitan melarang pemanfaatan kawasan sepadan pantai, terutama di Labuan Bajo.

Pasalnya sejumlah hotel atau bangunan tempat usaha lainnya sudah cukup banyak yang berdiri di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mabar Paulinus Pangul dan Sekretaris dinas tersebut Bona Ardin, mengatakan itu kepada POS--KUPANG.COM, Jumat (28/12/2018).

"Di kawasan sepadan pantai itu ada yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tetapi ada juga yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Di Labuan Bajo hotel-hotel ada yang sudah dibangun di sepadan pantai sehingga cukup kesulitan. Mungkin untuk waktu-waktu ke depannya bisa diatur agar tidak boleh bangun di sepadan pantai," kata Paulinus.

Demikian juga yang disampaikan oleh Bona. Dia menjelaskan, kawasan dari garis pantai ke arah darat merupakan kewenangan kabupaten.

Warga Tohe-Belu Gembira Ria Ikut Lomba

Resolusi Hebat untuk 12 Zodiak Pada Tahun 2019, Seperti Apa Ya, Yuk Disimak Guys

Danrem 161 Wirasakti Resmikan Gedung TK Kartika VII-7 Kupang dan Mess Penerbad Korem

Sotis Hotel Kupang - Beer and Barrel Kitchen n Lounge Akan Gelar Party Akhir Tahun, Ini Temanya!

Sedangkan dari garis pantai ke arah laut sampai jarak 12 mil merupakan kewenangan provinsi.

Khusus dari garis pantai ke arah darat kata dia, bila ada sarana pendukung atau sarana utama maka kewenangan pengaturannya oleh Pemerintah provinsi. Misalnya ada hotel disertai bangunan jeti.

"Kawasan sepadan pantai itu aturannya 100 meter dari titik pasang tertinggi. Agak kesulitan dalam penerapannya karena berkaitan juga dengan investasi seperti bangunan hotel. Selain itu juga terkendala dengan faktor alam, misalnya di garis pantai itu tebing maka susah untuk menentukan kawasan sepadan pantai," kata Bona.

Disampaikannya bahwa ada regulasi yang mengatur bahwa bupati atau wali kota memiliki kewenangan penuh terhadap wilayah sepadan pantai bila berhubungan dengan kebutuhan ekonomi.

Jembatan Waima di Kabupaten Lembata Putus Lagi

20 Rumah di Kabupaten TTU Dilaporkan Rusak Akibat Hujan Disertai Angin Kencang

Tanah Longsor, Akses Jalan ke Lamalera Putus

Yunus Taklal Nyaris Tewas Dimangsa Buaya

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Mabar Blasius Janu, menegaskan bahwa penertiban di kawasan sepadan pantai tidak boleh ada tawar menawar.

"Pemerintah harus tertibkan itu dan jangan ada tawar menawar. Harus ditertibkan," kata Blasius.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved