Berita Kabupaten Sumba Barat Daya

Kepala Kesbangpol SBD Pertanyakan Surat Penetapan Lokasi Pemasangan APK

Bukan bermaksud membela calon legislatif tetapi mari mendudukan persoalan berikut landasan pijak

Kepala Kesbangpol SBD Pertanyakan Surat Penetapan Lokasi Pemasangan APK
POS KUPANG/PETRUS PITER
Kepala Kesbangpol SBD, Drs.Dominggus Bulla sedang berbicara pada rapat bersama pimpinan partai politik dengan Bawaslu SBD di kantor Bawaslu SBD, Jumat (28/12/2018) 

POS-KUPANG.COM|TAMBOLAKA--Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya, Drs.Dominggus Bulla, mempertanyakan surat penetapan lokasi pemasangan alat peraga.kampanye (APK) sebelum Bawaslu SBD menertibkan APK legiskatif dan pilpres yang terpasang diseantero SBD.

Hal itu demi menjaga ketertiban sekaligus mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan penertiban APK. Bagaimana mau menertibkan APK, sementara kita sendiri tidak mengetahui secara pasti lokasi pemasangan APK.

Apalagi APK yang terpasang cukup menelan biaya besar pula. Bukan bermaksud membela calon legislatif tetapi mari mendudukan persoalan berikut landasan pijak sehingga ketika bertindak di lapangan tidak melanggar ketentuan.

Karena itu, ia menyarankan Ketua Bawaslu SBD, Nikodemus Kaleka segera membangun koordinasi dengan KPU SBD untuk mendapatkan surat penetapan titik-titik pemasangan APK legislatif dan pilpres tahun 2019 sebelum turun menertibkan APK itu.

Ada Puluhan Rumah di Rote Ndao yang Rusak Akibat Anging Puting Beliung

Digerebek Bersama Isteri Orang di Kamar Hotel, Politisi Asal Rote Ndao Terancam Bui 9 bulan

Ibu-ibu di Desa Lewangera Keo Tengah Lakukan Kegiatan Ini Mendukung Perekonomian Keluarga

Polres Kupang Kota Siagakan 600 Personel Amankan Perayaan Tahun Baru

Kepala Kesbangpol SBD, Drs.Dominggus Bulla menyampaikan hal itu ketika menghadiri acara rapat bersama Bawaslu SBD dengan pimpinan partai politik terkait rencana penertiban APK legislatif yang terpasang saat ini yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yakni undang-undang nomor 7 tahun 2017 di kantor Bawaslu SBD, Jumat (28/12/2018). Menurutnya, sebagai lembaga penawas pemilu legislatif dan pilpres, ia menyarankan agar semua kegiatan terlaksana harus sesuai landasan hukum yang berlkau. Dengan demikian, tidak menimbulkan reaksi penolakan dari calon legislatif maupun masyarakat umumnya.

Terhadap hal itu Ketua Bawaslu SBD, Nikodemus Kaleka menyatakan, dirinya segera melakukan koordinasi dengan KPU SBD untuk mendapatkan surat itu. Ia menambahkan, pihaknya juga mengundang pihak KPU SBD hadir dalam pertemuan tersebut namun berhubung pada saat bersamaan KPU SBD juga sedang melakukan kegiatan rapat sehingga tidak bisa hadir dalam pertemuan itu.

Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan KPU SBD untuk mendapatkan surat keputusan penetapan lokasi pemasangan APK sebelum turun lapangan menertibkan APK yang terpasang tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved