Berita NTT Terkini

Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Biaya Masuk TNK Agar Tidak Ganggu Pariwisata

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diminta segera menetapkan biaya masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) secara tetap. Jika tidak maka akan meng

Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Biaya Masuk TNK Agar Tidak Ganggu Pariwisata
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Pulau Padar dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) juga akan dikunjungi para tamu IMF saat berwisata ke Labuan Bajo, Oktober 2018 mendatang. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diminta segera menetapkan biaya masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) secara tetap. Jika tidak maka akan mengganggu pariwisara khususnya di Manggarai Barat.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, S.H kepada wartawan di rung rapat pimpinan DPRD setempat, Jumat (21/12/2018).

Menurut Anwar, rencana menaikan tarif masuk di TNK harus ditetapkan secara permanen oleh pemerintah, sehingga tidak mengganggu arus kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat dan khususnya ke TNK.

Dia mengakui, kemungkinan penetapan tarif masuk itu disesuaikan dengan klasifikasi ataukah merata.

"Mungkin akan dilakukan berdasarkan kelas-kelas pemberlakukan tarif masuk itu. Seperti kapal juga ada kelas-kelas atau klasifikasi.

Polda NTT Luncurkan Samsat Online

Esthon Foenay Kembali Terpilih Sebagai Ketum Pengprov PASI NTT

Pokok kita minta agar diatur oleh pemerintah dan juga menetapkan angka yang pas. Kita juga setujuitu asalkan jangan terlalu murah juga," kata Anwar.

Dijelaskan, Komodo itu hanya ada di NTT dan di Manggarai Barat, karena itu harus menjadi perhatian pemerintah‎ dalam mengatur dan mengelola kawasan itu. "Tentu akan ada aturan, seperti peraturan gubernur atau lainnya. Sehingga kita harapkan ada angka pasti supaya tidak menimbulkan tanda tanya dari masyarakat," katanya.

Dikatakan, tujuan dari pemerintah itu baik, namun jangan sampai niat baik itu mematikan atau mempengaruhi masuknya wisatawan ke TNK.

‎Namun, lanjutnya, rencana pengambilalihan pengelolaan TNK oleh Pemprov NTT maupun penentuan tarif masuk belum diketahui pasti oleh DPRD NTT, pasalnya DPRD NTT sampai saat ini hanya mendengar dan membaca saja dari media soal rencana ambil alih pengelolaan TNK.

"Kan ini kita baru dapat dan dengar maupun baca dari media. Kita juga perlu tahu, berapa banyak wisatawan yang oleh karena pernyataan Gubernur NTT itu langsung membatalkan perjalanan atau kunjungannya ke TNK.

Saya kira ini baru pernyataan,apakah di lapangan sana, akan dicek, apakah sudah diberlakukan aturan itu atau belum," jelas Anwar.

Dia mengatakan, tentu pernyataan itu memberi image kepada calon wisatawan, karena itu pihaknya meminta harus ada kejelasan soal angka atau biaya yang pasti (*).

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved