Berita Kota Kupang

Warga Empat Desa di Tiga Kabupaten di NTT Dapat Pembekalan Kebijakan Moratorium PMI

Warga empat desa di tiga kabupaten di Pulau Timor Provinsi NTT mendapatkan pembekalan gratis terkait kebijakan moratorium

Warga Empat Desa di Tiga Kabupaten di NTT Dapat Pembekalan Kebijakan Moratorium PMI
NAKERTRANS NTT
Fince H. Mumu,S.Pt (duduk) kedua dari kanan foto bersama peserta Advokasi Ketenagakerjaan Dan Wirausaha berfoto bersama usai kegiatan. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Warga empat desa di tiga kabupaten di Pulau Timor Provinsi NTT mendapatkan pembekalan gratis terkait kebijakan moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Selain mendapat pemahaman tentang kebijakan moratorium tenaga kerja, mereka juga mendapat wawasan dan pelatihan bagaimana meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga melalui pemanfaatan dan pengolahan pangan lokal dalam kegiatan yang bertajuk Advokasi Ketenagakerjaan Dan Wirausaha.

Keempat desa tersebut terdirj dari Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang, Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa dan Desa Batnun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Desa Teun Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu.

Ada Jadwal Penyeberangan Kapal Feri Bagi Warga NTT Hari Ini

BMKG Berikan Peringatan Dini Agar Mewaspadai Potensi Gelombang 3 Meter di Perairan NTT

Kado untuk 60 Tahun, Jadikan NTT sebagai Gerbang Pariwisata

Anda Ingin ke Nunukan Menggunakan Kapal Pelni ? Ini Jadwalnya

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT melalui Kepala Seksi Pengembangan produktivitas, UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi, Fince H. Mumu, S.Pt menjelaskan, kegiatan Advokasi Ketenagakerjaan dan Wirausaha yang dilaksanakan ini memiliki tiga tujuan.

Salah satunya, jelas Fince, memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di desa tentang sengkurat persoalan TKI yang akan diselesaikan melalui kebijakan moratorium oleh pemerintah provinsi.

"Tujuan kita ingin memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang permasalahan TKI yang berkaitan dengan moratorium oleh pemerintah provinsi. Kedua, kita ingin agar masyarakat mulai memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDM) dan potensi sumber daya alam (SDA) di desa untuk usaha usaha yang bersifat produktif, dan ketiga kita ingin menciptakan wirausaha baru untuk mengurangi angka pengangguran di desa," jelasnya.

Berkas Kasus Pembunuhan Bayi oleh Mahasiswi di Kayu Putih Dilimpahkan

Slankers Adonara Siapkan Hadiah Jagung Titi Bagi Personel Slank

Dana Yang Diselewengkan Oknum Kades di Ende Senilai Rp 194 Juta

Wanita Ini Dipukul Hingga Tersungkur Lalu Dirampok, Pelakunya Baru Kenalan di Diskotik

Dengan kegiatan ini juga, lanjut Fince, diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk pemahaman masyarakat terkait standar prosedural dan kompetensi calon PMI, serta merangsang masyarakat untuk melihat peluang produksi sesuai kemampuan di desa.

Peserta Advokasi Ketenagakerjaan Dan Wirausaha berfoto bersama usai kegiatan.
Peserta Advokasi Ketenagakerjaan Dan Wirausaha berfoto bersama usai kegiatan. (Nakertrans)

"Kita harap masyarakat memahami tentang advokasi ketenagakerjaan sehingga masyarakah bisa tahu bahwa kalaupun mereka harus berangkat untuk menjadi PMI, terlebih dahulu mereka harus memiliki kompetensi dan harus prosedural. Sedang dari sisi wirausaha, kita berharap masyarakat bisa melihat peluang yang ada dan berpikir untuk membuat produks Esuai kemampuan yang ada dan yang di miliki di desa," paparnya.

Kegiatan ini berlangsung dua tahap, yakni tahap pertama diselenggarakan paralel pada 22-26 November 2018 bertempat di Kantor Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS dan Kantor Desa Teun Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu.

Sedangkan tahap kedua, juga dilaksanakan paralel pada 11-15 Desember 2018 di Kantor Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang dan Desa Batnun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dipicu Dendam, Seorang Pria di Blitar Tega Pukul Kepala Kakaknya Dengan Palu

Posting Keluh Kesah di Medsos. Mantan Istri Opick Dinasehati Guru Ngaji. Intip Yuk!

Materi yang diberikan oleh pejabat yang menangani bidang ketenagakerjaan meliputi materi advokasi ketenagakerjaan yang terdiri dari kebijakan moratorium PMI dan fungsi satgas penanganan TKI. Untuk materi kewirausahaan yang diberikan oleh instruktur kewirausahaan Dinas Nakertrans Privinsi NTT meliputi pengantar produktivitas, identifikasi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, motivasi diri, membentuk pola usaha produktif, desain dan kemasan, serta prosesing. Sedangkan untuk praktik pengolahan pangan lokal dilatih oleh narasumber lolak di tiap kabupaten.

Peserta Advokasi Ketenagakerjaan Dan Wirausaha berfoto bersama usai kegiatan.
Peserta Advokasi Ketenagakerjaan Dan Wirausaha berfoto bersama usai kegiatan. (Nakertrans)

Terkait pengolahan pangan lokal, ia mengatakan, masyarakat harus paham akan potensi daerah sehingga dapat menggunakan potensi itu untuk usaha produktif yang berdaya ekonomis.

Misalnya di Belu terkenal dengan ubi ungu, di TTS ada potensi pisang dan kacang, sehingga kalau diolah maksimal dapat memberikan manfaat ekonimis.

"Kita ajak masyarakat kita untuk jangan berpikir untuk ke luar (negeri) saja, tetapi mulai berpikir bagaimana mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan keluarga," pungkas Fince. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved