Berita Kabupaten TTS Terkini

Honor PPD dan Panwascam di Kabupaten TTS Mulai Dibayarkan

Honor lima bulan Pengawas Pemilihan Desa (PPD) dan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten TTS mulai dibayarkan.

Honor PPD dan Panwascam di Kabupaten TTS Mulai Dibayarkan
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten TTS, Mis Nubatonis 

POS-KUPANG.COM | SOE - Setelah menunggu, honor lima bulan Pengawas Pemilihan Desa (PPD) dan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten TTS mulai dibayarkan. Sejak bulan Agustus hingga Desember, 278 PPD dan 96 Panwascam di 32 kecamatan belum menikmati honor mereka.

Total honor lima bulan untuk 278 PPD menelan anggaran Rp 1 miliar lebih. Setiap bulan seorang PPD menerima honor Rp 900.000 sehingga jika dikalikan lima bulan maka satu orang PPD menerima Rp 4.500.000.

Sedangkan untuk membayar honor lima bulan Panwascam memakan anggaran hingga Rp 808.000.000. Satu kecamatan terdiri dari tiga orang anggota Panwascam.

Kuasa Hukum KONI NTT Benarkan Polisikan Pemilik Akun Asep Jeff

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTS, Mis Nubatonis mengatakan, pembayaran honor PPD dan Panwascam sudah mulai sejak hari Selasa kemarin. Dia menargetkan, Jumat (21/12/2018) mendatang, pembayaran honor PPD dan Panwascam sudah selesai dilakukan.

"Kemarin ada empat Panwascam bersama PPD nya sudah kita bayarkan honornya. Hari ini, kita targetkan 10 Panwascam bersama PPD nya. Sedangkan sisanya akan diselesaikan pembayarannya di hari Kamis dan Jumat mendatang," ungkap Nubatonis.

Garuda dan Lion Tak Tambah Frekuensi Penerbangan

Ketika disinggung alasan keterlambatan pembayaran honor PPD dan Panwascam yang menunggak hingga 5 bulan, Nubatonis mengaku, tidak mengetahui persis alasannya.

Pasalnya, seluruh anggarannya dikelola di satker provinsi, sedangkan sekertariat Bawaslu kabupaten hanya menerima anggaran tersebut.

Akibat lambatnya proses pencairan anggaran tersebut, Nubatonis mengaku, tidak hanya honor PPD dan Panwascam yang harus ditunggak, tetapi honor komisioner dan pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten TTS pun ikut ditunggak pembayarannya. Bahkan, ATK dan biaya sewa hotel untuk kegiatan Bawaslu Kabupaten TTS pun dilakukan dengan sistem bon akibat ketiadaan anggaran.

"Semua proses keuangan ada di satker provinsi mulai dari DIPA hingga pencairannya. Kita di sini hanya terima saja. Kalau terlambat, yang harus kita siasati agar kegiatan Bawaslu Kabupaten TTS harus bisa tetap berjalan, salah satu dengan cara bon," ujarnya.

Yor Tefa, Panwascam Mollo Selatan mengaku senang karena honor lima bulan sebagai Panwascam bisa dibayarkan. Pasalnya selama ini, dirinya terpaksa harus berutang untuk melancaran tugasnya sebagai Panwascam dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebelum menerima honor, Yor mengatakan PPD dan Panwascam diminta untuk menyelesaikan SPJ dari bulan Agustus hingga Desember.

"Kami diminta lengkapi SPJ dari Agustus hingga Desember baru bisa menerima hak kami. Tetapi tidak menjadi masalah karena seluruh SPJ nya sudah kami siapkan," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved