Berita Kabupaten TTS Terkini

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TTS Belum Canangkan 11 Kampung KB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TTS Belum Canangkan 11 Kampung KB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TTS Belum Canangkan 11 Kampung KB
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTS, Rongky Manbait 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TTS Belum Canangkan 11 Kampung KB

POS-KUPANG.COM | SOE - Di tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten TTS menargetkan pembentukan kampung keluarga berencana (KB) di 23 Desa.

Namun hingga memasuki akhir tahun 2018, masih tersisa 11 desa yang belum dilakukan penangan kampung KB.

Kepala DPPKB Kabupaten TTS, Rongky Manbait menyebut salah satu kendala lambatnya pencanangan kampung KB adalah kurangnya animo dari pemerintah desa.

Honor PPD dan Panwascam di Kabupaten TTS Mulai Dibayarkan

Dengan alasan masih mengurus dana desa, pencangan kampung KB di 11 desa terus ditunda hingga saat ini. Namun dirinya berjanji target 23 desa yang akan dicanangkan sebagai kampung KB tahun ini akan tetap tercapai.

"Dari total 23 kampung KB yang menjadi target kita, baru 12 desa yang sudah kita canangkan sebagai kampung KB. Sedangkan 11 sisanya belum kita lakukan pencanangan karena pihak desa masih sibuk mengurus dana desa. Kita targetkan, paling lambat di tanggal 27 atau 28 mendatang sudah bisa tuntaskan sisanya," ungkap Rongky kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (19/12/2018) di ruang keranya.

Kuasa Hukum KONI NTT Benarkan Polisikan Pemilik Akun Asep Jeff

Ketika disinggung tingkat keberhasilan kampung KB dalam melakukan pengendalian penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Rongky mengaku, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pengukuran tingkat keberhasilan kampung KB.

Namun dirinya mengklaim, dengan adanya pencanangan kampung KB, masyarakat Desa sudah mengerti pentingnya merencanakan jumlah anak, menggunakan alat kontrasepsi dan menerapkan pola hidup sehat.

"Kalau mengukur pengendalian penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum adanya pencanangan kampung KB dan setelah pencanangan belum kita lakukan. Namun dari hasil pemantauan kita di lapangan, ada perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya merencanakan jumlah anak, menggunakan kontrasepsi dan menerapkan pola hidup sehat," sebutnya.

Ketika disinggung terkait dukungan pemerintah desa terhadap program kampung KB, Rongky mengaku, dukungan pemerintah desa masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari minimnya anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah desa untuk mendukung program pemberdayaan kampung KB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baru Pemerintah Desa Oelbubuk yang sudah mengalokasikan anggaran dana desa guna mendukung program kampung KB.

Sedangkan 32 desa lainnya yang sudah dicanangkan sebagai kampung KB di tahun 2016 dan 2017 sama sekali belum mengalokasikan dana desa untuk mendukung program kampung KB.

"Kita sudah coba bangun komunikasi langsung dengan pemerintah desa agar menganggarkan dana desa untuk program pemberdayaan kampung KB. Tetapi, pemerintah desa hanya sebut setuju, tanpa ada pelaksanaan alokasi anggaran sama sekali. Cuma Desa Oelbubuk yang sudah mau mengalokasikan dana desanya untuk mendukung program kampung KB," jelasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved