Berita Kabupaten Sikka Terkini

95 Persen Warga Sikka Terkover JKN-KIS

Cakupan JKN-KIS warga Kabupaten Sikka menjelang akhir tahun 2018 mencapai 95 persen atau 301.427 jiwa dari jumlah penduduk 317.292 jiwa.

95 Persen Warga Sikka Terkover JKN-KIS
POS-KUPANG.COM/Eginius Mo'a
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere, Santy Parulian (ke-3 dari kanan), bersama staf dalam sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Rabu (19/12/2018) di Kantor BPJS Maumere. 

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi warga Kabupaten Sikka menjelang akhir tahun 2018 mencapai 95 persen atau 301.427 jiwa dari jumlah penduduk 317.292 jiwa.

"Sisa yang belum miliki JKN-KIS 15.865 jiwa. Kita harapkan tahun-tahun mendatang semuanya sudah tercakup," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere, Santy Parulian, kepada wartawan dalam sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, Rabu (19/12/2018) di Kantor BPJS Maumere.

Cakupan JKN-KIS tertinggi juga dicapai Kabupaten Lembata sebanyak 98 persen atau 132.156 jiwa dari 133.552 jiwa. Sedangkan Flores Timur sebesar 78 persen atau 204.312 jiwa dari 286.902 jiwa.

BREAKING NEWS: Tim Gabungan Polri dan TNI Gagalkan Penyelundupan Mobil ke Timor Leste

"Sikka dan Lembata sudah waktunya dapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Kita harapkan semua penduduk yang belum terakomodir dapat diakomodir," imbuh Santy.

Santy menyebut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 memberi angin segar bagi penyelenggaraan program JKN-KIS. Bagi bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Empat Dilantik, Dua Kepala OPD di Manggarai Barat Masih Gantung, Diduga Sarat Kepentingan

Aturan ini, demikian Santy mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, bayi itu berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PIB), secara otomatis stutus kepesertaanya mengikuti orangtuanya sebagai penerima PIB.

Sedangkan bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya yakni verifikasi pendaftaran memerlukan 14 hari kalander. Setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

"Kami menghimbau para orangtua untuk segera mendaftarkan diri dan bayinya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," kata Santy.

Santy mengatakan, sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 gencar dilakukan melalui Puskesmas dan membagikan liflet kepada masyarakat. Dia berharap warga mengakses informasi ini kepentingan keluarganya.

Selain pendaftaran bayi, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mencakup status kepesertaan bagi perangkat desa. Status kepesertaan bagi peserta ke luar negeri, aturan suami-istri sama-sama bekerja, tunggakan iuran, denda layanan dan aturan JKN-KIS terkait PHK. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved