Berita Regional NTT Terkini

Warga Suku Paumere-Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya

Warga Suku Paumere-Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya

Warga Suku Paumere-Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya
TPDI untuk POS-KUPANG.COM
Warga Suku Paumere Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya. 

Warga Suku Paumere-Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya

POS-KUPANG.COM - Warga suku Paumere, Nangapanda, Kabupaten Ende mempertanyakan adanya pemasangan papan nama dua institusi negara  di lahan yang diklaim sebagai milik suku itu di Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi NTT.

Terhadap pemasangan papan nama instansi di lahan tanah itu, warga meminta agar ada klarifikasi dari TNI dan Polri karena klaim itu dinilai telah menyalahi aturan dan bentuk perampasan terhadap lahan milik warga.

Permintaan dan tuntutan warga warga Paumere ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalan release yang diterima POS-KUPANG.COM, Minggu (16/12/2018) sore.

Misa Pelepasan Wisudawan STIPAS KAK 2018, Katekis Diminta Menerjemahkan Cinta Kasih

Harga Daging Sapi di TTU Naik

Siflan Angi: Jempol! Kalau Polisi di Sikka Tangkap Bandar Judi KP

Intip yuk, 8 Tradisi Unik Keluarga Kerajaan Inggris: Natal sampai Februari!

Warga Suku Paumere Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya (2)
Warga Suku Paumere Ende Pertanyakan Pemasangan Papan Nama Institusi ini di Tanahnya. (TPDI untuk POS-KUPANG.COM)

Menurut Petrus Seletinus, pemasangan papan nama Institusi TNI - AD dan Satbrimobda Polda NTT oleh sejumlah oknum di atas lokasi tanah sengketa yang dikenal sebagai tanah milik warga Suku Paumere di Nangapanda, Kabupaten Ende, Flores NTT mengundang tanda tanya publik.

Bahkan, kata Petrus, patut diduga merupakan tindakan penyalahgunaan nama institusi negara oleh oknum-oknum spekulan tanah untuk kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan merampas tanah warga yang berasal dari Hak Ulayat Suku Paumere yang secara turun temurun menguasai, mengelola dan menghaki tanah Hak Ulayat seluas tidak kurang dari 6.000 hektar di Nangapanda hingga saat ini.

Petrus mengakui, di atas tanah seluas 6.000 Ha masih terjadi sengketa pemilikan tanah atas sebagian tanah seluas kurang lebih 2.000 hektar antara beberapa kelompok warga Suku Paumere dengan Pihak Ketiga (Musa Gedu, warga Dusun Ngajo), sengketa mana muncul sejak tahun 1974 hingga saat ini belum terselesaikan, baik secara adat (Hukum Adat) maupun berdasarkan Hukum peraturan perundang-undangan lainnya.

Gema PP Manggarai Barat Minta ke KPU RI Batalkan Hasil Seleksi Komisioner KPU

Bantu Sembuhkan Pasien, RS Borromeus Kupang Terapkan Green Hospital

Bupati Stef: Keberhasilan Pembangunan Malaka Merupakan Hasil Kerja Bersama

Pengakuan Korem 161/WIRA SAKTI Kodim 1602/Ende, lanjut Petrus dalam suratnya yang ditujukan kepada OMBUDSMAN Provinsi NTT Nomor B/199/III/2018, Tertanggal 7 Maret 2018, Perihal Jawaban Surat OMBUDSMAN NTT,  menegaskan bahwa TNI-AD sebagai pemilik atas lahan seluas 2.000 Ha berdasarkan permintaan dan penyerahan dari Masyarakat dan Ahli waris Musa Gedu kepada TNI melalui Pangdam IX/Udayana tanggal 20 Januari 2008.

Petrus mengatakan, patut diduga dua institusi negara ini telah diperalat.

Hal ini karena klaim TNI-AD dan Sat Brimob Polda NTT bahwa sebagian tanah dengan Hak Ulayat Suku Paumere sebagai milik TNI-AD dan Satbrimob Polda NTT di atas lahan  kurang lebih 2000 Ha berdasarkan penyerahan dari Ahli Waris Almarhum Gedu Raja kepada TNI-AD untuk kepentingan "Pembangunan Pertahanan Negara RI," sangat mengagetkan semua pihak, karena baik TNI-AD  dan Mabes Polri sebagai pihak yang memerlukan lahan, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

Pemda Ende sebagai pihak yang berwenang membentuk Panitian Pengadaan Tanah tidak pernah mengirim panitia pengadaan tanah untuk melakukan tugas-tugas; Sosialisasi, Penyuluhan, Negosiasi dan lainnya.

Halaman
12
Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved