Sepak Terjang OPM yang Sudah ada Sejak Zaman Belanda: Masuk Hutan untuk Lancarkan Pemberontakan

POS-KUPANG.COM - Tragedi pembantaian yang menewaskan sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Nduga, Papua hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Peristiwa berdarah itu dilakukan oleh sekelompok separatis Papua yang bernama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Nama Egianus Kogoya disebut-sebut sebagai pemimpin dari KKB yang melakukan pembantaian tersebut.

Hingga kini, tim gabungan TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran anggota KKB yang masih bersembunyi di hutan.

• Kisah Organisasi Papua Merdeka! Terbentuk Sejak 1960an Sempat Masuk Hutan untuk Bertahan

• Video Pernyataan Egianus Kogeya Beredar, Cara Bicara Pimpinan KKB Papua ini Disorot: Terbata-bata!

Berdasarkan penyelidikan, pembantaian ini terjadi karena salah satu pekerja yang ketahuan mengambil gambar KKB saat gelar HUT Organisasi Papua Merdeka alias OPM.

Banyak kalangan menyebut KKB adalah kelompok yang berafiliasi dengan OPM sebagaimana dikutip dari Suar.id.

Bagi sebagian orang, istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka mungkin masih terdengar begitu asing.

Lalu, siapa sebenarnya OPM dan apa yang mereka inginkan?

• Kirim Surat Terbukanya kepada Presiden Jokowi, Begini Ungkapan Hati KKB Papua

• KKB Papua Mengaku Wilayahnya Dihujani Bom Udara, TNI Sebut Pengecut Minta Perhatian

Melansir dari Intisari Online, berikut adalah penjelasan singkat tentang OPM.

Pada 1960-1963 terjadi konflik bersenjata antara militer Indonesia (TNI) dan militer Belanda untuk memperebutkan Irian Jaya (Papua).

Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukannya secara besar-besaran (Operasi Jaya Wijaya) demi menggempur pasukan Belanda.

Sebelum konflik pecah dalam bentuk peperangan secara terbuka, Belanda memilih menyerahkan Irian Barat secara damai melalui PBB pada 1 Mei 1963.

Namun, sebelum menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI, Belanda telah melakukan langkah licik dengan secara diam-diam membentuk negara boneka Papua.

Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps ( PVC) yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora.

Ketika Belanda menyerahkan Irian Barat, secara sengaja Belanda rupanya tidak membubarkan negara boneka Papua yang saat itu dipimpin warga lokal .

Pasukan PVC juga tidak dibubarkan dan banyak di antaranya yang masuk ke hutan.

Mereka kemudian membentuk pasukan perlawanan (pemberontak) yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada tahun 1964-1967 OPM bersama 14.000 warga di bawah pimpinan Lodewijk Mandatjan masuk hutan di daerah Kepala Burung dan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan PD II.

Pada 28 Juli 1965, terjadi serangan ke asrama Yonif 641/Cenderawasih Manokwari sehingga mengakibatkan tiga anggota TNI gugur dan empat lainnya luka-luka.

Tahun 1967 pasukan baret merah RPKAD (sekarang Kopassus) pun diturunkan untuk menangani pemberontakan dan kekacauan dengan cara pendekatan perang serta non perang.

• KKB Papua Mengaku Wilayahnya Dihujani Bom Udara, TNI Sebut Pengecut Minta Perhatian

• 7 Warganya Jadi Korban KKB di Papua, Bupati Toraja Utara Minta Warganya tak Tersulut Emosi

Tapi pendekatan non perang yang dilakukan secara persuasif dengan cara menghargai adat istiadat setempat ternyata lebih berhasil.

Mandatjan bersama semua pengikutnya pun keluar hutan dan secara suka rela mau bergabung dengan NKRI.

Pendekatan persuasif terus dilakukan TNI ketika terjadi gangguan keamanan di Papua hingga saat ini.

Para pengacau keamanan di Papua umumnya masih membawa-bawa nama OPM ‘warisan’ Belanda agar mendapat perhatian secara internasional.

Mereka juga kerap menyerang para pekerja freeport dalam upaya ‘cari perhatian’.

Tapi pemerintah RI tidak mau terkecoh dan menyebut para pengacau keamanan itu sebagai Kelompok Keriminal Bersenjata (KKB) saja.

Penanganannya pun diupayakan secara persuasif dan hanya mengerahkan polisi dan bukan merupakan operasi militer.

Apalagi motivasi KKB melakukan tindakan kriminal adalah karena masalah ekonomi, bukan politik.

Untuk itu, Pemerintah RI pun telah berupaya membangun Papua sehingga mengalami perbaikan secara ekonomi termasuk ‘memanfaatkan’ saham Freeport demi membangun Papua. (Gridhot.ID, Septiyanti Dwi Cahyani)

Artikel ini telah tayang di gridhot.id dengan judul Sudah Ada Sejak Zaman Belanda, OPM Kerap Serang Freeport untuk 'Cari Perhatian'