Berita Kota Kupang

Untuk Kolaborasi Pelayanan Publik ! Pemkot Gandeng Enam Elemen

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan lokal secara bijaksana dengan memaksimalkan pelayanan publik melalui koordinasi dan kerja sama untuk membangun

Untuk Kolaborasi Pelayanan Publik ! Pemkot Gandeng Enam Elemen
POS KUPANG/YENI RACHMAWATI
RAPAT FASILITASI -- Sekretariat Daerah kota Kupang Bagian Kerja Sama menggelar Rapat Fasilitasi Penyelanggaraan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah Bagi Pihak Ketiga Pemerintah kota Kupang tahun 2018, di Hotel On the Rock Kupang, Rabu (12/12/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Sekretariat Daerah Kota Kupang Bagian Kerja Sama menggelar Rapat Fasilitasi Penyelanggaraan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah Bagi Pihak Ketiga Pemerintah kota Kupang tahun 2018, di Hotel On the Rock Kupang, Rabu (12/12/2018).

Mengusung Tema "Kolaborasi Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik, peserta yang hadir dalama Rapat ini yaitu BUMN/BUMND, Perguruan Tinggi, Media Massa, Masyarakat, LSM dan Non Governmentel Organization (NGO).

Rapat ini juga menghadirkan dua nara sumber yang berkompeten di bidangnya yakni Biro Kerja Sama Setda Propinsi NTT dengan materi berjudul "Kerja Sama Daerag dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 dan Akademisi

Undana, Dr Jeny Eoh, MS dengan materi "Membangun Pemerintahan Kolaborat."
Kepala Bagian Kerja Sama Setda kota Kupang, Debora Panie, menyampaikan

TRIBUN WIKI: 8 Oleh-Oleh Khas NTT, Ini yang Paling Favorit

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan lokal secara bijaksana dengan memaksimalkan pelayanan publik melalui koordinasi dan kerja sama untuk membangun daerahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan berbagai pihak memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan maupun pelayanan publik, dapat dikerjakan sendiri. Karena keterbatasan keahlian SDM dan finansial.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut, Pemda perlu mencari solusi atas persoalan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Misalnya BUMN/BUMND, PT, Media Massa, Masyarakar, LSM dan NGO untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat," tuturnya.

TRIBUN WIKI: 8 Oleh-Oleh Khas NTT, Ini yang Paling Favorit

Rapat fasilitasi ini, lanjutnya, untuk menyamakan persepsi tentang arah pembangunan kota Kupang berkrlanjutan melalui kolaborasi kerja sama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik sesuai dengan payung hukum yang jelas, mengenai tanggung jawab masing-masing dalam waktu tertentu.

Tentu dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efesien dan saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur penyusunan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun lembaga non pemerintah atau pihak ketiga.

"Tujuan yang ingin dicapai diantaranta terciptanya kerja sama antara Pemerintah dan pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik. Mengoptimalkan peran dan fungsu Tim Koordinasi kerja sama daerag dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dan menyatukan persepsi tentang pentingnya kerja sama daerah dengan pihak ketiga," ujarnya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved