Berita NTT Terkini

Bawaslu NTT Cairkan Dana Rp 143 M

Bawaslu NTT segera mencairkan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) bagi Bawaslu kabupaten /kota sebesar Rp 143.146.696.000

ISTIMEWA
Sekretaris Bawaslu NTT, Ignasius Jani 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) NTT segera mencairkan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) bagi Bawaslu kabupaten /kota sebesar Rp 143.146.696.000 atau Rp 143 M lebih. Dana ini untuk pembayaran honor bawaslu kabupaten dan kota serta jajaran.

Hal ini disampaikan Sekretaris Bawaslu NTT, Ignasius Jani kepada wartawan, Rabu (12/12/2018).

Ia dikonfirmasi soal masalah honor atau dana TUP bagi Bawaslu kabupaten dan kota se-NTT yang belum dibayarkan.

Melerai Pertengkaran Kepala Joni Diparangi

"Jadi memang ada keterlambatan pembayaran dan keterlambatan itu akibat lambatnya teman-teman didaerah serahkan laporan pertanggungjawaban (Lpj). Tapi kami segera bayar pada Kamis (13/12/2018)," kata Igansius.

Tentang keterlambatan itu, ia mengakui, awalnya saat pengusulan dana, pihaknya mengusulkan 12 bulan sekaligus, namun PAGU yang diterima dari Kemenkeu tidak sesuai dan hanya sampai bulan Juni saja.

Lima Ekor Anjing Milik Raimundus Dieliminasi

Dia menjelaskan, kendala yang menyebabkan terhambatnya pencairan itu, bahwa anggarannya yang ada itu hanya sampai Juni 2018, sementara Juli - Desember 2018 tidak, sehingga baru diakomodir pada perubahan APBN 2018.

"Untuk Bawaslu kabupaten dan kota a?nggarannya hanya sampai Juni sehingga anggarannya baru terakomodir pada perubahan APBN untuk pembayaran Juli-Desember 2018," katanya.

Untuk pembayaran, dirinya sudah meminta semua BRI untuk membantu pencairan kepada Bawaslu kabupaten dan kota.

Dikatakan, DIPA yang diterima pada pertengahan November 2018 kemudian ada revisi sehingga baru awal Desember baru bisa.

"Pengalaman sebelumnya saya contohkan,pada TUP II anggaran kita Rp 9,9 M lebih dan realisasi hanya Rp 8,7 M lebih, kemudian ada yang tidak terserap sehingga disetor kembali Rp 1,1 M," katanya.

Dia menyayangkan teman-teman di kabupaten dan kota yang tidak serius penyerapan anggaran termasuk pertanggungjawaban.

Terkait keterlambatan di Bawaslu kabupaten/kota, ia mengatakan, ada persoalan lain, yakni keterlambatan penyampaian LPJ.

"Salah satu kendala, yakni sumber daya manusia di kabupaten dan kota yang minim. Bagaimana kita mau melakukan pengelolaan yang benar. Kami minta pemerintah kabupaten /kota kirim pegawai yang berpengalaman namun tidak ada satu pun uang penuhi syarat untuk menjadi kepala sekretariat dan bendahara," katanya. (Laporan Reporter Pos-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved