Berita Kota Kupang Terkini

Sekretaris Kepegawaian Pemkota Kupang Akui Tidak Dilibatkan dalam Perencanaan Mutasi

ada surat dari KPK yam masuk sejak tanggal 5 untuk kegiatan yang akan dilangsungkan pada tanggal 7 tapi mengapa Baperjakat tidak memberi pertimbangan

Sekretaris Kepegawaian Pemkota Kupang Akui Tidak Dilibatkan dalam Perencanaan Mutasi
POS KUPANG/YENI RACHMAWATI
Sekretaris BKD Kota Kupang, Paulce Amalo 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota mengalami penundaan pada Jumat (7/12/2018). Alasannya karena Pemerintah Kota tengah menerima tamu dari KPK dalam waktu yang bersamaan.

Sekretaris BKPPD kota Kupang, Poulce Amalo, Senin (10/12/2018), mengatakan, Baperjakat sudah mengetahui ada surat dari KPK yam masuk sejak tanggal 5 untuk kegiatan yang akan dilangsungkan pada tanggal 7 tapi mengapa Baperjakat tidak memberi pertimbangan ke Walikota agar pelantikan mutasi ditunda.

Karena fungsi Baperjakat ialah memberi pertimbangan ke Walikota.
Menurut Poulce, Baperjakat harus kembali melaksanakan rapat.
Poulce juga mengaku dari bagian perencanaan saja dirinya tidak dilibatkan.

Karena untuk pelaksanaan mutasi sebenarnya harus dari tahap perencanaan, yang dimana semua unsur di BKD terlibat. Setelah itu baru diserahkan ke Baperjakat untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan ke Walikota. Sampai di Walikota, barulah dilihat sesuai atau tidak.

"Kemarin Baperjakat rapat selesai jam 3 malam bagaimana bisa dilihat hasilnya?," ujarnya.

 Tempat Kerjanya di Mesin Pemecah Batu ! Kenapa  Dami Ola  Sampai Tewas  Digilas AMP

Ia menyampaikan Baperjakat terdiri dari Penjabat Sekda, asisten I, asisten III, inspektorat, Plt dan salah satu kabid yang membidangi mutasi.

Poulce mengatakan dirinya juga tidak tahu menahu atau terlibat dalam proses perencanaan mutasi, sehingga tidak mengetahui penyusanan nama usiapa saja yang dimutasi.

Bupati Sumab Tengah Pastikan Tahun 2019!, Mata Air Pamalar Layani Rakyat Kota Waibakul

Tapi menurut aturan proses mutasi harus masuk tahap perencanaan di BKD, termasuk masukan-masukan yang dirangkum, baru hasilnya diserahkan ke Baperjakat untuk dianalisis.

Setelah itu muncullah pertimbangan-pertimbangan. "Proses perencanaan tidak dilibatkan," ujarnya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved