Berita NTT Terkini

Kasus HIV/AIDS Ibu Rumah Tangga Lebih Tinggi dari Pekerja Seks

Data KPA Provinsi NTT periode September 2018, kasus pengidap penyakit HIV/AIDS lebih banyak rupanya dialami para ibu rumah tangga.

Kasus HIV/AIDS Ibu Rumah Tangga Lebih Tinggi dari Pekerja Seks
POS-KUPANG.COM/Ambuga Lamawuran
Anggota OPSI NTT usai unjuk rasa di depan gedung DPRD NTT, Senin (10/12/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode September 2018, kasus pengidap penyakit HIV/AIDS lebih banyak rupanya dialami para ibu rumah tangga.

Dari data yang ada, jumlah pengidap pada golongan ibu rumah tangga sebanyak 1188 kasus, jauh lebih tinggi jika dibandingkan para pekerja seks yang hanya 382 kasus.

Koordinator OPSI NTT, Adelia, mengatakan para pekerja seks selalu mengikuti program-program tes HIV AIDS maupun kesehatan lainnya yang dicanangkan pemerintah.

Modus Prostitusi di Kota Larantuka, Beroperasi Hanya Siang Hari

"Kami ikut tes HIV AIDS maupun tes lain. Dan kasus HIV AIDS terbanyak bukan pada pekerja seks, tapi ibu rumah tangga," katanya kepada POS-KUPANG.COM usai menggelar aksi penolakan penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) di lokasi gedung DPRD NTT, Senin (10/12/2018).

Dia mengatakan, salah satu upaya pencegahan HIV AIDS dengan penutupan lokalisasi KD merupakan tindakan keliru.

Daerah Perbatasan RI-RDTL Jadi Free Trade Zone

"Jika maksud Pemkot salah satunya adalah mengurangi HIV AIDS, maka mereka keliru. Sebenarnya kami pekerja seks bisa kerja di mana saja. Sudah bagus kan kalau sudah terlokalisasi," jelasnya.

Dia katakan, Pemkot Kupang jangan keliru jika mengatakan prostitusi itu sekedar KD ataupun tempat lainnya. "Banyak yang online di kos-kosan."

Adelia menerangkan, kalau di KD ataupun tempat lokalisasi lainnya, status mereka jelas.

"Dan kami selalu melakukan apa yang diinginkan pemerintah. Di bawah itu juga bayar pajak," ungkapnya.

Karena itu, dia harap Pemkot bisa mengambil keputusan secara lebih manusiawi.

"Sekarang ini kan pekerja seks di KD itu sudah ibu-ibu. Dan kalau berhenti dan cari kerja, sekarang ini semua pekerjaan pakai batas usia," terangnya.

Belum lagi, imbuhnya, stigma buruk yang ditimbulkan oleh pemerintah lewat statement dan pernyataan memojokkan para pekerja seks. (*)

Penulis: Lamawuran
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved