Berita Kabupate Lembata Terkini

Kejaksaan Lembata Selamatkan Uang Negara Rp 282 Juta

Erwin ditemui terkait perkembangan penanganan dugaan korupsi kasus dana desa di Desa Atualupang, Kecamatan Omesuri tahun 2016. Pada kasus tersebut,

Kejaksaan Lembata Selamatkan Uang Negara Rp 282 Juta
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Kejari Lembata, ALuwi, SH 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Sepanjang tahun 2018, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata menyelamatkan uang negara Rp 282 juta lebih. Penyelamatan uang negara itu dari kasus dugaan penyelewengan dana desa senilai Rp 282 juta lebih di Desa Atualupang, Kecamatan Omesuri, Lembata, NTT.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Aluwi melalui Kasie Pidsus, Erwin Rangkuti mengatakan hal tersebut, ketika dihubungi Pos Kupang.Com, di Lewoleba, Minggu (9/12/2018).

Erwin ditemui terkait perkembangan penanganan dugaan korupsi kasus dana desa di Desa Atualupang, Kecamatan Omesuri tahun 2016. Pada kasus tersebut, negara dirugikan Rp 282 juta lebih dalam proyek pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Dikatakannya, kasus penyalahgunaan uang negara tersebut kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang. Dalam kasus tersebut, kejaksaan menyeret tiga oknum pelaku, masing-masing mantan Kades Atualupang, Rahman Abdul Hamid, kontraktor pelaksana Abraham suku dan oknum pegawai Setda Lembata, Petrus Kuma.

Dalam kasus itu, Petrus Kuma, dituntut 1 tahun 8 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Tuntutan yang sama dialamatkan pula kepada terdakwa Abraham Suku sebagai kontraktor pelaksana. Sedangkan terdakwa Rahman Abdul Hamid dituntut 2 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta lebih.

Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 741/GN Gagalkan Penyelundupan 155 Liter BBM ke Timor Leste

legalkan Miras! MUI Minta Gubernur ntt Dengarkan Aspirasi Tokoh Agama

Apabila denda sebanyak Rp 50 juta lebih itu tidak dikembalikan, lanjut Erwin Rangkuti, maka subsidair 3 bulan penjara. Kepada terdakwa Rahman juga diminta membayar uang pengganti Rp 53.320.640,23 dan jika tidak dibayar selama satu bulan setelah vonis majelis hakim, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Akan tetapi, katanya, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar yang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Tuntutan jaksa tersebut sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubag dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini, ungkap Erwin Rangkuti, dari uang Rp 282 juta (Rp 282.770.000) yang diduga disalahgunakan tersebut, Rp 153.450.000 diantaranya telah disita selama proses penyidikan. Sedangkan sisanya Rp 75.320.000 dirampas saat proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Kupang. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved