Berita NTT Terkini

Djami Rebo: Pembangunan Infrastruktur Jalan Butuh Koordinasi Pemprov dan Pemerintah Kabupaten

Piet Djami Rebo mengatakan, membangun infrastruktur jalan di NTT membutuhkan koordinasi antara Pemprov NTT dan pemerintah kabupaten.

Djami Rebo: Pembangunan Infrastruktur Jalan Butuh Koordinasi Pemprov dan Pemerintah Kabupaten
DOKUMENTASI DINAS PUPR NTT
Mantan Kadis PU NTT dan Ketua LPJK NTT, Ir. Piter Djami Rebo, M.Si saat menghadiri Sarasehan Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU ke-73 dan BPJS Ketenagakerjaan ke-47 di Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Mantan Ketua LPJK Provinsi NTT, Ir. Piet Djami Rebo mengatakan, dalam membangun infrastruktur jalan di NTT membutuhkan koordinasi antara Pemprov NTT dan pemerintah kabupaten/kota.

Djami Rebo menyampaikan hal ini ketika tampil sebagai panelis dalam sarasehan dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-47 PU tingkat Provinsi NTT di Hotel Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018).

"Dengan melihat kebijakan Pemprov NTT untuk membangun jalan secara fokus, maka tentu membutuhkan koordinasi antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersinergi dan saling koordinasi," kata Djami Rebo.

Ini Sembilan Kesimpulan Sarasehan Bertajuk Infrastruktur Dalam NTT Bangkit Menuju Sejahtera

Menurut mantan Kepala Dinas PU NTT ini, perlu ada tindakan cepat (bergerak cepat dan bertindak lebih cepat). Mengingat jalan provinsi dengan kondisi kerusakan yang berbeda antar kabupaten /kota sehingga membutuhkan sinkronisasi.

Kepala DInas PUPR NTT, Ir. Andre Koreh, M.T menyerahkan piagam penghargaan kepada Wagub NTT, Josef Nae Soi pada acara Sarasehan Hari Bakti PU di Grand Mutiara, Kamis (29/11/2018).
Kepala DInas PUPR NTT, Ir. Andre Koreh, M.T menyerahkan piagam penghargaan kepada Wagub NTT, Josef Nae Soi pada acara Sarasehan Hari Bakti PU di Grand Mutiara, Kamis (29/11/2018). (POS-KUPANG.COM/ Oby Lewanmeru)

"Jadi harus fokus dan membangun infrastruktur jalan perlu ada sistem yang baik," ujarnya.

Dosen Fakultas Teknik Unwira Kupang, Rani Hendrikus mengatakan, selain daerah kepulauan, NTT juga daerah rawan bencana. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang matang dalam membangun infrastruktur jalan.

Pemprov Jual Jalan ke Pihak Ketiga, Cara Lain Menyelesaikan Infrastruktur di NTT

Ketua LPJK Provinsi NTT, Paulus Tanggela mengingatkan badan usaha dan tenaga kerja di NTT agar memenuhi standar kompetensi dalam bekerja. Menurutnya, pihaknya mendukung Program NTT Bangkit menuju Sejahtera. Karena itu, sertifikasi badan usaha harus menjadi perhatian.

"Setiap badan usaha harus perhatikan sertifikasi. Begitu juga dengan kompetensi tenaga kerja. Ini dibutuhkan agar mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur," ujar Paulus.

Strategi Jitu Dibalik Kelancaran Kegiatan Proyek Dinas PUPR NTT

Paulus mengapresiasi kebijakan Pemprov NTT membangun jalan secara tidak sepotong-sepotong tetapi fokus pada poros atau titik tertentu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang, Rita Damayati mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan jasa kontraktor belum mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masih ada pemerintah kabupaten yang belum memahami program BPJS Ketenagakerjaan.

Pembangunan Infrastruktur NTT 2019 Gunakan Pola Pendekatan Prioritas Kepulauan, Ini Tujuannya

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved