Berita Kabupaten Sikka Terkini

Ini Rincian ADD Sikka yang Belum Dicairkan

Alokasi Dana Desa (ADD) Lela di Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, belum dicairkan sekitar Rp 1,5 miliar lebih.

Ini Rincian ADD Sikka yang Belum Dicairkan
ISTIMEWA
ILUSTRASI DANA DESA 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Alokasi Dana Desa (ADD) Lela di Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, belum dicairkan sekitar Rp 1,5 miliar lebih.

Kepala Desa Sikka, Frederich Frans Baba Djoedye menjelaskan ADD 2018 meliputi dana APBN Rp 702.703.000, dan yang bersumber dari APBD Rp 438. 465.000.

"ADD 2018 yang direkomendasikan oleh camat untuk dicairkan yakni penghasilan tetap (Silkap) aparat desa Rp 92,5 juta dan dana operasional Rp 11,3 juta," kata Frederich kepada POS-KUPANG.COM, Rabu ((28/11/2018).

Viktor Laiskodat Inginkan Bank NTT Hasilkan Laba Rp 500 M

Dana yang belum direkomendasikan dicairkan,jelas Frederich meliputi penghasilan perangkat desa bulan Juni-Oktober Rp 64,5 juta.

Tunjangan BPD Rp 31.750.000, dana penyelenggaraan pemerintah desa Rp 35,7 juta dan pembangunan desa tahap satu dan dua Rp 440.023.566.

Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ini yang Dilakukan Tiga Lembaga Ini

Frederich, enggan menjelaskan masalah yang sedang dihadapi pemerintahan desanya dengan kecematan sehingga ADD tidak dicairkan. Ia mengaku telah berulang kali menemui camat bahkan minta maaf, namun rekomendasi pencarian tak diberikan.

Frederich mengakui, asistensi LKPJ Desa Lela dilakukan Selasa (26/11/2018) di Kantor Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka ditemukan kesalahan adminitrasi pemanfaatan pos anggaran ADD. Dana operasiona RT dan RW dialihkan penggunaanya untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa.

"Kami akui kami lakukan kesalahan karena mengalihkan pos anggaran operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kamu terpaksa lakuka ini karena desa tidak punya uang. Kalau tidak dialihkan maka semua kegiatan macet," ujar Frederich.

Untuk menutupnya, kata Frederich, ia bersama aparat desa sepakat ditutup dari alokasi perangkat desa. Meski sebenarnya ada alokasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya sarankan pemerintah kabupaten ambilalih persoalan ADD Lela, yang jadi korban masyarakat," pinta Frederich. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved