Berita NTT Terkini

Menuju Pemilu 2019 ! Hati-hati dan Jangan Gunakan Dana Desa untuk Kampanye

sesuai Pasal 339 UU No 7/2017 tentang Pemilu dalam ayat 1 menyatakan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan

Menuju Pemilu 2019 !  Hati-hati dan Jangan Gunakan Dana Desa untuk Kampanye
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Jemris Fointuna

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM. Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM , KUPANG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT memberi warning agar peserta Pemilu 2019 agar jangan menggunaka anggaran pemerintah, seperti dana desa dan dari BUMN untuk berkampanye. Konsekwensinya bahwa bisa dikenakan pidana penjara 3-4 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada POS-KUPANG.COM , Jumat (23/11/2018).

Menurut Jemris, sesuai Pasal 339 UU No 7/2017 tentang Pemilu dalam ayat 1 menyatakan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye pemilu yang berasal dari:

a. pihak asing, b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;

d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usatra milik desa.

Sedangkan pada ayat 4 menyatakan,setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

Dia juga mengatakan, dalam ayat 2. pada ayat (2) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib , melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir.

Sedangkan pada ayat (3) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved