Berita Kabupaten TTU

Di TTU Ada 25 Aparatur Sipil Negara Eks Napi Korupsi

pemerintah Kabupaten TTU masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memvalidasi data yang diturunkan dari BKN, karena data tersebut dinila

Di TTU Ada 25 Aparatur Sipil Negara Eks Napi Korupsi
POS KUPANG/TENY JENAHAS
Sekretaris Daerah (Sekda) TTU, Yakobus Taek

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Berdasarkan data yang diturunkan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana kasus korupsi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah sebanyak 25 orang.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTU, Drs. Yakobus Taek, M.Si kepada Pos Kupang di Lantai Dua Kantor Bupati TTU, Kamis (22/11/2018) siang.

Baca: Pria Brebes Nekat Potong Kelamin Pakai Golok! Di Sikka Pria Besarkan Kelamin Pakai Bimoli

Baca: 16 Rumah di TTU Rusak Akibat Hujan Disertai Angin

Yakobus mengatakan, pemerintah Kabupaten TTU masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memvalidasi data yang diturunkan dari BKN, karena data tersebut dinilai belum valid.

"Dalam data yang diturunkan dari atas itu sebanyak 25 orang. Tapi data itu belum valid karena ada yang nama sebenarnya tidak perlu ada, tapi ada. Ada yang seharusnya ada, tapi tidak ada. Makanya masih di koordinasikan," ungkapnya.

Terkait dengan surat keputusan bersama tiga menteri tersebut, kata Yakobus, pemerintah telah menerima surat tersebut, namun surat tersebut sudah diturunkan oleh Bupati dan sementara telah berproses ditingkat bawah.

"Kemarin surat sudah turun ke Bapekdiklat dari BKN atau Kemenpan RB, kita lihat ada disposisi dari Pak Bupati dan kita sudah turunkan ke bawah untuk diproses," ujarnya.

Yakobus menambahkan, surat tersebut telah diturunkan oleh Bupati untuk berproses di tingkat bawah, karena datanya dinilai belum valid sehingga harus dikordinasikan terlebih dahulu.

"Terutama yang data dari atas seharusnya tidak ada, tapi ada, dan seharusnya ada, tapi tidak ada. Jadi masih di koordinasikan datanya dengan pihak kejaksaan," ungkapnya.

Yakobus menjelaskan, pemerintah sementara mengumpulkan data yang pasti dari para pihak, karena selama ini setiap putusan hukum terhadap ASN tidak ada tembusan kepada Bupati.

"Karena batasnya desember, sementara kita kumpulkan data supaya dipastikan. Karena kita tidak dapat tembusan. Setiap putusan itukan bupati tidak dapat tembusan," katanya.

Yakobus berharap, pihaknya dapat segera berkoordinasi dengan baik terkait dengan kevalidan data, karena data mengenai ASN eks narapidana korupsi dari atas sebagian besarnya ada yang benar dan sebagiannya namanya tersisip.

"Data dari atas sebagiannya benar tapi ada juga nama yang tersisip. Seharusnya tidak ada, tapi dalam data ada, dan seharusnya ada, tapi dalam data tidak ada. Sehingga kita masih koordinasikan data setelah itu baru ditindaklanjuti," ujarnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved