Berita Nasional Terkini

PT NKE Dituntut Bayar Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Sekitar Rp 188 Miliar

PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT NKE dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar.

PT NKE Dituntut Bayar Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Sekitar Rp 188 Miliar
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Hal itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar.

"Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi," ujar jaksa Lie Putra Setiawan, saat membaca amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Dalam persidangan, pihak korporasi selaku terdakwa diwakili oleh Djoko Eko Suprastowo yang menjabat Direktur Utama PT NKE. PT NKE juga dituntut pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 188.732.756.416.

Baca: Meutya Hafid Sebut UU ITE Banyak Digunakan oleh Orang yang Punya Kuasa Lebih

Jumlah tersebut berdasarkan keuntungan perusahaan atas 8 proyek yang diperoleh dari Muhammad Nazaruddin, sebesar Rp 240.098.133.310.

Kemudian dikurangi uang senilai Rp 51.365.376.894 yang telah disetor ke kas negara atas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi.

Baca: KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Selama 20 Hari ke Depan

Pembayaran itu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tak membayar, asetnya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang denda dan uang pengganti.

"Menuntut menjatuhkan pidana tambahan berupa hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun," kata jaksa.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan PT NKE adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Hal-hal meringankan terdakwa telah memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana. Terdakwa berjanji mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi dan terdakwa belum pernah dihukum," kata jaksa.

Jaksa menilai, PT NKE melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved