Fraksi PAN Menilai Rancangan PUD dan PAD Mabar untuk 2019 Tidak Signifikan Dari 2018

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO---Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), menilai bahwa rancangan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten itu untuk tahun 2019 mendatang, kenaikannya tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 ini.

Baca: KPU dan Bawaslu TTS Hanya Diberikan Sanksi Teguran Keras. Ada apa?

Baca: Kriminilitas Di Ende Pada Umumnya Dipicu Miras

Baca: Oknum PKH Kecamatan Doreng Intimidasi Warga Pilih Caleg Jagoan

Fraksi PAN menyampaikan itu lewat pemandangan umumnya terhadap pengantar nota keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 yang disampaikan pemerintah.

Rapat pemandangan umum 7 fraksi di DPRD itu berlangsung tadi malam di ruangan sidang utama lantai dua kantor DPRD Mabar.

Baca: Pemda Ende Tidak Mungkin Bongkar Drainase Menuju Bandara

Baca: Camat dan Lurah Harus Pro Aktif Laporkan Bencana

Baca: Waspada! Tinggi Gelombang di Beberapa Perairan di NTT Capai 2,5 Meter

Baca: Dipicu Api Cemburu Sang Kekasih Jalin Hubungan Rahasia, Pembalap Di Kupang Bacok Teman Sendiri

"PUD yang merupakan akumulasi dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar Rp 1. 154. 241. 833. 193, 00 atau naik sebesar 6, 45 % dari PUD tahun 2018. PAD sebesar Rp 165. 087. 410. 289, 00 atau naik sekitar 37, 08 % dari PAD tahun 2018. Fraksi PAN menilai kenaikan ini sangat tidak signifikan jika melihat trend perkembangan pembangunan saat ini," kata Ketua Fraksi PAN Marselinus Jeramun, SE yang menyampaikan pemandangan umum fraksinya saat itu.

Demikian juga dengan target pendapatan dari pajak daerah dan hasil retribusi daerah, mestinya kata fraksi ini perlu ditingkatkan.

Baca: 117 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan Dari Donor Darah OJK NTT

Baca: ‎Su sonde Pake Pasing Lai

Terhadap pos belanja, Fraksi PAN menilai bahwa RAPBD belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Salah satunya dilihat dari alokasi belanja untuk pegawai, baik langsung maupun tidak langsung yang lebih besar dari belanja modal.

"Ketidakberpihakan kepada masyarakat juga terlihat dari alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, belanja makan minum dan ATK yang secara akumulatif nilainya sangat fantastis. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat," kata Marselinus saat membacakan pemandangan umum fraksinya.

Baca: Miris Banget! Remaja Ini Hilang Keperawanannya, Awalnya Berkenalan di Fabebook

Baca: Baim Wong dan Paula Verhoeven Nikah Hari Ini. Intip Yuk! Potret Menjelang Pernikahan

Baca: Ini Reaksi Gisella Anastasia Saat Ketahuan Suaminya Terciduk dengan Wanita Lain di Kelab Malam

Fraksi PAN saat itu meminta kepada semua SKPD, badan, kantor dan bagian agar semua jenis perbelanjaan harus berorentasi pada asas manfaat.

"Bukan asal menghabiskan dana yang tersedia yang pada akhirnya terkesan menghambur-hamburkan anggaran," kata Marselinus.

Jawaban pemerintah terhadap semua pemandangan umum fraksi akan disampaikan hari ini, Kamis (22/11/2018).(*)