Berita Internasional Terkini

Dilaporkan Gunakan Email Pribadi untuk Urusan Negara, Ivanka Trump Mengaku Tidak Paham

Ivanka, dilaporkan menggunakan email pribadi untuk urusan pemerintahan. Namun Ivanka mengaku dia tidak terlalu paham dengan larangan tersebut.

KOMPAS.com/NICHOLAS KAMM / AFP
Ivanka Trump 

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Putri sekaligus penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ivanka, dilaporkan menggunakan email pribadi untuk urusan pemerintahan. Namun Ivanka mengaku dia tidak terlalu paham dengan larangan tersebut.

Kabar tersebut dihembuskan The Washington Post dari seorang sumber, sebagaimana diwartakan kantor berita AFP, Selasa (20/11/2018).

Sumber itu mengungkapkan, penemuan itu terjadi setelah staf Gedung Putih melakukan pengecekan merespon gugatan keterbukaan publik yang diajukan 2017 lalu. Ketika ditanyakan, Ivanka mengaku dia tidak terlalu paham dengan larangan menggunakan surel terkait urusan pemerintahan.

Baca: Manggarai Barat Dilanda Bencana Angin, Hampir 500 Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Juru bicara kuasa hukum Trump juga mengonfirmasi kabar itu, dan memberi tahu Ivanka telah menyerahkan segala surel terkait pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir.

BBC melaporkan, surel itu tidak mengandung informasi yang rahasia. Kebanyakan berisi informasi masalah logistik maupun pribadi.

Baca: Lembaga Pemangku Adat Masyarakat Watowiti Tolak Pembangunan Perumahan MBR

Austin Evers dari American Oversight yang mengajukan gugatan, mengatakan keluarga presiden sekalipun tidak kebal hukum.

"Kabar itu merupakan isu serius. Kongres harus segera melaksanakan investigasi secepatnya," ujar Evers dalam keterangan tertulisnya.

"Apakah Ivanka Trump menyerahkan seluruh surel yang ada di akun pribadinya? Apakah dia pernah mengirim email yang sifatnya rahasia?" lanjut Evers.

Berdasarkan Aturan Catatan Presidensial dan Federal, seorang pejabat negara harus memberitahukan surel yang dikirim menggunakan akun pribadi selambatnya 20 hari sejak terkirim.

Jika tidak, maka akun surel pribadi si pejabat bisa menjadi sumber resmi dari jurnalis maupun masyarakat yang menginginkan adanya transparansi informasi. Temuan itu mengingatkan pada momen pemilihan presiden 2016.

Saat itu Trump menuduh pesaingnya, Hillary Clinton, menggunakan server pribadi untuk mengirim surel.

Clinton menggunakannya ketika masih menjabat sebagai menteri luar negeri di era Presiden Barack Obama pada 2009 hingga 2013 silam.

Trump berulang kali mengatakan skandal itu lebih besar dari Watergate karena ilegal dan berpotensi mengancam keamanan AS. Clinton mengakui memasang server itu di rumahnya di Chappaqua, New York, jauh sebelum dia menjabat sebagai Menlu AS.

Dia tidak mengaktifkan surel pemerintah AS dengan alasan kenyamanan. Namun setiap mengirim surel, dia mengirim tembusan ke staf yang memakai email pemerintah.

Investigasi dari Biro Penyelidik Federal (FBI) menyimpulkan Clinton dan stafnya ceroboh dalam menangani informasi, namun tak menjeratnya dengan dakwaan apapun. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved