Beritas Nasional

Buruh di Semarang Kembali minta UMK Rp2,8 juta

Ribuan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Semarang kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Semarang 2019

Buruh di Semarang Kembali minta UMK Rp2,8 juta
(ANTARA /Aji Styawan)
Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi menolak upah minimum menuju Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (15/11/2017). Dalam aksi itu mereka menuntut kenaikan upah layak buruh di Kota Semarang pada 2018 sebesar Rp2.754.865 dan meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mencabut PP 78/2015 tentang upah minimum yang dinilai tidak sesuai Kebutuhan Layak Hidup (KLH) buruh. 

POS KUPANG.COM -  - Ribuan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Semarang kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Semarang 2019 minimal sebesar Rp2,8 juta.

Aksi unjuk rasa para buruh dilakukan Senin sore sekitar pukul 15.30 WIB di depan Balai Kota Semarang sehingga menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Pemuda menuju Tugu Muda Semarang.

Baca: Harpitnas 2019 - Berikut Daftar Harpitnas 2019 Mulai Januari Hingga Desember, Catat Tanggalnya!

Mereka juga membentangkan beberapa spanduk besar yang menutup sebagian akses jalan Pemuda Semarang, di samping karena banyaknya buruh yang mengikuti aksi tersebut.

Namun, aksi tersebut berjalan kondusif dengan pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dan kepolisian yang sudah berjaga sejak lama menunggu kedatangan rombongan buruh.

Koordinator aksi Sukirman menjelaskan ada dua tuntutan buruh kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yakni pertama menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

"Kedua, meminta Wali Kota Semarang segera menetapkan pengajuan UMK sebesar Rp2,8 juta kepada Gubernur Jateng. Itu sesuai dengan perhitungan serikat pekerja," katanya.

Dijelaskannya, aksi tersebut diikuti beberapa elemen, serikat, aliansi, dan federasi perburuhan di Kota Semarang yang sama-sama sepakat mendorong UMK sesuai usulan serikat kerja.

Salah satu buruh yang menjadi peserta, Anto, mengakui kebutuhan hidup sekarang ini sangat besar, sementara pemerintah sekarang malah condong kepada pengusaha, bukan buruh.

"Tuntutan buruh jelas. Angka Rp2,8 juta sudah dihitung sesuai dengan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dan laju inflasi. Makanya, ini sudah dihitung sesuai kebutuhan sekarang," katanya.
 

Sementara itu, sejauh ini belum ada titik temu dalam rapat penentuan UMK Kota Semarang antara Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang.

Akibat tidak tercapai kesepakatan, akhirnya diusulkan dua angka UMK 2019 kepada Wali Kota Semarang, yakni Rp2,8 juta sebagai usulan Serikat Pekerja dan Rp2,49 juta usulan Apindo.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang Iwan Budi Setiawan membenarkan dua angka UMK Kota Semarang 2019 kepada Wali Kota Semarang karena tidak tercapai kesepakatan.

"Usulan sudah kami sampaikan kepada Wali Kota Semarang pada 24 Oktober lalu. Pak Wali akan mengkaji usulan itu untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah," kata Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang itu. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved