Berita NTT Terkini

Pemda NTT Tolak Usulan Pembangunan BLK Luar Negeri ! Diajukan Komisi V DPRD

Usulan dari Komisi V DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri ditolak atau tidak disetu

Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Anselmus Tallo 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Usulan dari Komisi V DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri ditolak atau tidak disetujui.

Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Anselmus Tallo, S.E dalam rapat paripurna DPRD NTT yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (19/11/2018).

Baca: Walikota Kupang Buka Jambore Kader PKK dan Posyandu!  PKK Mitra Kerja Penting

Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap RAPBD NTT tahun anggaran 2019 ini dipimpin Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, didampingi Wakil Ketua, Yunus Takandewa dan Alex Take Ofong.

Menurut Anselmus, usulan Komisi V DPRD NTT untuk membangun BLK Luar Negeri di NTT tidak disetujui. Padahal, lanjutnya, kapasitas BLK -BLK yang sudah ada di NTT yang dikelola oleh Dinas Nakertrans sangat terbatas dan hanya mampu melatih sekitar 500 orang.

"Selain kapasitas BLK yang terbatas, juga alokasi APBD 2019 kurang dari Rp 1,5 M. Sedangkan di sisi lain, janji untuk membuka lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, industri garam, peternakan dan budidaya kelor masih berproses dan belum terwujud nyata saat ini," kata Anselmus.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan,Fraksi Partai

Demokrat DPRD NTT mempertanyakan alasan mengapa Pemprov NTT memoratorium pengiriman Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Moratorium AKAD ini belum pernah dibahas bersama DPRD.

Menurut Winston, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah cepat bapak Gubernur dengan menandatangani Peraturan gubernur (pergub) tentang moratarium TKI ke luar negeri dan tenaga kerja antar daerah didalam negeri.

"Sebagai Fraksi Partai demokrat kami berpendapat bahwa Pergub untuk morotarium TKI seyogyanya hanya mengatur tentang pengiriman TKI ke luar negeri saja sebagaimana penjelasan bapak Gubernur ke Publik dan penjelasan dinas teknis dalam rapat-rapat di DPRD. Belum pernah ada pembahasan sebelumnya tentang pengiriman AKAD," kata Winston.

Dijelaskan, AKAD ini belum bermasalah sangat serius seperti TKI atau PMI yang perlu langkah tegas.

"Kami sangat kuatir sikap dan keputusan yang sangat terburu -buru ini akan berdampak serius pada kehilangan kesempatan kerja bagi ribuan bahkan puluhan ribuan tenaga kerja NTT di daerah lain di dalam wilayah NKRI," katanya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved