Berita ZKabupaten TTU

DPRD Pertanyakan Nasib 1.187 Teko yang Tak Diusulkan dalam RAPBD TTU 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mempertanyakan nasib sebanyak 1.187 tenaga kontrak (teko)

DPRD Pertanyakan Nasib 1.187 Teko yang Tak Diusulkan dalam RAPBD TTU 2019
POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
Anggota Banggar DPDR TTU bersama pemerintah membahas RAPBD Tahun 2019 di Kantor DPRD TTU, Rabu (14/11/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mempertanyakan nasib sebanyak 1.187 tenaga kontrak (teko) guru di daerah tersebut yang sampai dengan saat ini masih terkatung-katung.

Pasalnya, pemerintah dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten TTU tahun 2019 yang dibahas di forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU, tidak mengusulkan anggaran untuk membayar sebanyak 1.187 teko tersebut.

Baca: Deretan Penampilan Menantu Jokowi Selvi Ananda, dari Berhijab Hingga Anggun dengan Makeup Flawless

Baca: Inilah Pekerjaan Brondong Yang Nekat Pacari Muzdalifah, Janda Kaya yang Gagal Nikah Tiga Kali

Padahal, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis kepegawaian yang dilakukan, pemerintah Kabupaten TTU masih mengalami kekurangan guru yang sangat banyak baik guru yang berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Bapak mereka mau supaya kita rekrut guru, tetapi dalam di dokumen ini bapak mereka tidak mencantumkan angka-angka. Yang kita bahas adalah yang tertulis. Tidak bisa kita keluar dari sini. Makanya tadi saya bilang, apa yang tertulis, itu yang dibahas," ungkap Anggota Banggar DPRD TTU Arifintus Talan dalam sidang pembahasan RAPBD di Kantor DPRD TTU, Selasa (13/11/2018) sore.

Arif mempertanyakan, jika pemerintah kemudian mengusulkan anggaran untuk membiayai sebanyak 1.187 teko yang ada, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah masih memiliki anggaran untuk kemudian ditetapkan dana forum Banggar DPRD TTU?.

"Ini pemerintah juga harus menjelaskan ini. Kita tidak bisa menambah teko tanpa kita menyiapkan uangnya. Ini kan plafon anggaran dinas PKO kan sudah tuntas. Sudah dibagi habis. Kemudian sekarang usulkan lagi 1.187 teko. Plafon ini kan sudah habis. Mau bagaimana sudah," ujarnya.

Menurut Arif, penambahan teko guru menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten TTU. Namun dalam pelaksanaan antara pemerintah dan DPRD TTU, harusnya tidak boleh menabrak aturan yang ada. Sebab dalam Pp Nomor 56 Tahun 2012, dan Edaran Mendagri 814 Tahun 2013 sudah tisak memungkinkan lagi untuk diusulkan.

"Makanya kemudian kita kunci. Kalau kemarin pemerintah upayakan kemudian berkomunikasi dengan pemerintah pusat, mestinya di forum ini juga bisa digambarkan itu, untuk meyakinkan forum. Tidak kemudian dikonsultasikan, tidak ada hasilnya, kemudian ditawarkan lagi sesuatu yang bertentangan dengan aturan," jelasnya.

Arif mengatakan, DPRD Kabupaten TTU tidak ingin mengambil resiko yang ditimbulkan dalam memutuskan untuk mengakomodir penambahan teko guru di Kabupaten TTU. Hal itu karena telah menabrak aturan yang ada.

"Saya tidak mau masuk penjara, hanya karena kira mau supaya guru ini menjadi tenaga kontrak dan kemudian terima gaji kemudian kita punya kamar dibuka, Saya kira kita tidak mau begitu. Makanya kita kerja berdasarkan aturan, normalnya begitu biar kita aman," tegasnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved