Berita Kabupaten Ende

Penegak Hukum di Ende Agar Perhatikan Keberadaan Adat

dalam memproses sebuah perkara terutama perkara perdata semestinya mengedepankan hukum adat bukan malahan sebaliknya mengabaikan bahkan terkesan

Penegak Hukum di Ende Agar Perhatikan Keberadaan Adat
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
DIALOG/Anggota DPR RI,Andreas Hugo Parera berdialog dengan para napi,Kamis (8/11/2018). 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE---Anggota Komisi 1 DPR RI, Andreas Hugo Parera meminta kepada para penegak hukum di Kabupaten Ende untuk menghargai dan memperhatikan tatanan dan budaya adat setempat sebelum mengambil langkah-langkah hukum untuk mengadili seseorang yang diduga terlibat dalam masalah hukum.

Hal ini dikatakan Andreas Hugo Parera saat melakukan kunjungan dan dialog dengan para napi warga binaan Lapas Ende, Kamis (8/11/2018) di Aula Lapas Ende.

Baca: Air PDAM MACEt Lapas Ende Terpaksa Beli Air Tangki untuk Napi

Andreas mengatakan bahwa semestinya para penegak hukum baik itu polisi dan jaksa ataupun pengadilan bahkan TNI sekalipun juga harus memahami dan mengerti tentang masyarakat Flores dan Ende secara khusus yang menjunjung tinggi adat istiadat

Dengan demikian didalam memproses sebuah perkara terutama perkara perdata semestinya mengedepankan hukum adat bukan malahan sebaliknya mengabaikan bahkan terkesan melanggar hukum adat yang telah berlaku bertahun-tahun di masyarakat.

Andreas mengatakan sesuai dengan pengamatan bahkan pengalaman dirinya ketika hukum adat dilanggar karena hanya mengedepankan hukum positif negara maka yang terjadi tatatan kehidupan suatu keluarga yang bermasalah

namun karena diselesaikan secara hukum negara bukannya bertambah baik namun justru sebaliknya menimbulkan masalah sosial baru seperti percerain.

Andreas menceritakan ada kasus istri ditempeleng suami namun karena dibawa ke ranah hukum negara bukan diselesaikan secara hukum adat maka suami dipenjara dan pada saat keluar dari penjara suami tersebut karena jengkel dirinya dipenjara oleh istrinya sendiri maka dia lalu menceraikan istrinya.

“Ini kasus sederhana masalah rumah tangga yang semestinya bisa dimediasi oleh aparat penegak hukum atau dikembalikan ke lembaga adat bukan serta merta langsung diproses.Lain hal kalau terjadi penganiyaan berat atau pembunuhan baru ditegakan hukum negara,”kata Andreas.

Andreas mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak menghargai hukum negara namun demikian hukum negara yang bersifat adil untuk semua masyarakat.

Apa yang dikemukan oleh Andreas juga dibenarkan oleh para napi yang melakukan dialog dengan Andreas.

Menurut para napi, para penegak hukum di Flores bertindak seolah-olah mereka adalah sumber kebenaran yang paling benar di muka bumi.

Para penegak hukum lalu mengabaikan hak-hak warga yang semetinya masih bisa dibina sebelum dibawa ke ranah hukum. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved