Berita Kota Kupang

Walhi NTT Nilai Pembangunan Taman Tirosa Kesampingkan Perda Kota Kupang tentang RTH

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT menilai pembangunan Taman Tirosa yang tengah digodok oleh Pemkot Kupang mengesampingkan Perda

Walhi NTT Nilai Pembangunan Taman Tirosa Kesampingkan Perda Kota Kupang tentang RTH
POS KUPANG/GECIO VIANA
Umbu Wulang T Paranggi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT menilai pembangunan Taman Tirosa yang tengah digodok oleh Pemkot Kupang mengesampingkan Perda Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang, Kamis (8/11/2018)

Hal itu disampaikan oleh Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, S.Sos kepada POS-KUPANG.COM melalui surat yang dilayangkan pihaknya ke Pemkot Kota Kupang pada Selasa (6/11/2018)

Pantauan WALHI NTT, ditemukan bahwa fakta bahwa dalam pembangunan taman Tirosa Kota Kupang bertolak belakang dengan amanat Perda Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang dimana tidak sesuai dengan prosedur penebangan pohon.

WALHI NTT menemukan bahwa telah terjadi penebangan pohon oleh PT. Monodon Pilar Nusantara dan PT. Lingkar Persada di seputaran Bundara PU Jl Frans Seda, Kecamatan Kelapa Lima. Pohon yang ditebang adalah jenis pohon cemara dan pohon flamboyan yang berdiameter lebih dari 10 cm.

Padahal, sesuai amanat Perda Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka
Hijau Kota Kupang pada pasal 14 ayat 1: Dilarang menebang pohon yang garis tengahnya diatas 10 cm pada kawasan ruang terbuka hijau.

Selanjutnya pada Pasal 16 berbunyi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin ntuk memotong atau menebang pohon sebagaimana dimaksud pada pasal
9, pasal 10 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini dengan ketentuan, Pertama, apabila batang atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa atau harta benda.

Ketentuan kedua, apabila menggangu jaringan listrik, jaringan telfon, dan fasilitas
umum lainnya serra apabila menerut hasil pemeriksaan atau peneiltian menunjukkan pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber atau hama penyakit.

Baca: BAP Pemasok Ganja Sudah Tahap Satu ke Kejari Maumere

Baca: Bupati Malaka Tegaskan Kades Jangan Asal Bangun Jalan

Baca: Tujuh Dasawisma Ikut Lomba Memasak Berbahan Kelor

Baca: Satu Peserta Tes CPNS Tidak Bisa Hadir Karena Melahirkan, Begini Alasannya

Selain itu, Walhi juga menilai, pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat, maka perlu
diupayakan adanya keserasian dan kesinambungan lingkungan hidup.

Selain itu, pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan ternyata masih menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, secara tegas WALHI NTT meminta kepada Pemerintah Kota Kupang
untuk menegakan Perda Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang.

Selanjutnya, menindak tegas pelaku penebangan pohon sebagaimana tertuang dalam pasal 17 Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang
dengan ketentuan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Lebih lanjut, terhadap pelaku pengrusakan lingkungan atau penebangan pohon, Walhi NTT meminta, wajib melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan, penebangan pohon (Lihat pasal 53 UU NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)

Walhi NTT juga meminta Pemkot menghentikan proses pembangunan Taman Kota Tirosa karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan atau penebangan pohon (Lihat Pasal 54 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(*)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved