Berita Kota Kupang

‎Bawaslu NTT Ingatkan Pejabat Jangan Abaikan Cuti Saat Kampanye

Semua aturan tentang pelaksanaan kampanye sudah ada dan semua parpol telah mengetahuinya.

‎Bawaslu NTT Ingatkan Pejabat Jangan Abaikan Cuti Saat Kampanye
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Jubir Bawaslu NTT, Jemris Fointuna

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM--"Kalau ada pejabat atau menteri yang datang berkampanye di NTT, maka tolong supaya jangan abaikan soal cuti. Cuti ini berlaku pada hari kerja dan cukup satu hari saja,"

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, Rabu (7/11/2018).

Menurut Jemris, semua aturan tentang pelaksanaan kampanye sudah ada dan semua parpol telah mengetahuinya.

"Khusus untuk pilpres ini, kami tekankan bahwa, kalau ada pejabat atau menteri yang datang, maka harus ajukan cuti. Cuti bisa satu hari mulai Senin -Jumat, " kata Jemris.

Baca: Stikes CMHK Wisudakan 203 Mahasiswa

Baca: Matheus Hamsi Siap Banting Tulang Menangkan Jokowi -Maruf di Mabar

Baca: Faiq Bolkiah Dipastikan Absen dari Piala AFF 2018, Ini Penyebabnya

Dikatakan, untuk hari Sabtu dan Minggu, pejabat itu bisa melakukan kampanye.

Jemris juga mengatakan, ada larangan kampanye yang harus diindahkan, seperti dalam kampanye dilarang menggugat dasar negara, menyampaikan ujaran kebencian dan hoax.

"Tensi politik saat ini, ketika berbicara pilpres, lebih sensitif dari pada kampanye DPR dan DPD," katanya.
Dikatakan, selain itu dalam kampanye tidak boleh melibatkan ASN, TNI, Polri, aparat kelurahan, desa, pejabat BUMN/BUMD, hakim dan jaksa.

"Kalau misalnya, ada ASN hadir di luar jam kerja boleh, tapi jam kerja dengan atribut dinas. Kalau dari Kesbangpol bisa hadir," katanya.

Sedangkan waktu kampanye pertemuan terbatas, ia mengatakan, tidak boleh lebih dari pukul 22:00 wita.
"Jangan kampanye besok tapi ini malam ada istilah pica bok. Karena itu, kita minta supaya jangan sampai besok baru kampanye tapi malam ini sudah ribut-ribut," ujarnya.

Baca: Ramai Disebut Pelakor, Begini Penampilan Jennifer Dunn Usai Keluar dari Penjara,

Baca: Google Maps Bisa Dipakai untuk Melaporkan Kecelakaan, Yuk Simak!

Sedangkan soal tempat ibadah, fasilitas pendidikan harus bebas dari alat peraga kampanye.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum mendapat informasi mengenai tim kampanye pilpres di daerah , namun, kalaupun sudah ada, maka diharapkan segera melaporkan ke KPU NTT.

"Harapan kami, tim kampanye bisa memanfaatkan waktu kampanye secara baik dan perlu memperhatikan larangan-larangan kampanye," kata Maryanti.

Dia mengatakan, kampanye sebagai bentuk mengambil hati rakyat melalui pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Kita berharap tim kampanye bisa beri pencerahan kepada masyarakat agar kampanye bisa berjalan damai. Kita semua sudah sama-sama deklarasi kampanye damai, karena itu harus diperhatikan semua aturan kampanye," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved