Kepala Bagian Humas BNP2TKI Tanggapi Moratorium TKI di NTT. Begini Pernyataannya

Kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri yang dilakukan Gubernur NTT Viktor Laiskodat

Kepala Bagian Humas BNP2TKI Tanggapi Moratorium TKI di NTT.  Begini Pernyataannya
Ilustrasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menanggapi kebijakan moratorium pengiriman TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Kepala Bagian Humas BNP2TKI, Ahnas, S.Ag, M.Si mengatakan, menghentikan atau melarang penempatan PMI ke luar negeri merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, 26 Oktober 2018, Gemini Panik, Scorpio Berimajinasi, Zodiak Lain?

Baca: Drakor Terbaru Boyfriend Akan Segera Tayang November 2018, Penasaran? Catat Tanggal Penyangannya

Baca: Menteri Susi Pudjiastuti Lakukan Hal Unik Ini Dibelakang Panggung Jakarta Fashion Week 2019

Ahnas menjelaskan, apabila di lapangan banyak terjadi praktik-praktik penempatan ilegal atau non prosedural, maka pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, bahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan PMI agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

"Disamping itu juga perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan khususnya di wilayah Provinsi NTT. Karena saya khawatir kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak negatif terhadap maraknya penempatan non prosedural/ilegal," tulis Ahnas dalam pesan WhatsApp kepada Pos Kupang, Rabu (24/10/2018) malam.

Mantan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak ini mengingatkan, niat baik Gubernur NTT untuk melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri juga harus disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak terkait.

"Kami berharap dengan terbitnya UU No. 18 tahun 2017 mampu mengatasi permasalahan selama ini," ujar Ahnas.

Mengenai Gubernur NTT akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang moratorium pengiriman TKI, Ahnas berujar, "Ya kita tunggu sama-sama. Tapi kami berharap terhadap rencana pergub tersebut adalah dalam rangka pelindungan agar calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri benar-benar telah memiliki kompetensi."

Ahnas memahami apa yang sedang terjadi di NTT. Oleh karena itu, dia mengusulkan ada ruang dialog. "Mudah-mudahan ada penjelasan/keterangan atau dialog sebagai jalan keluar yang terbaik untuk semua," ucapnya.

Dukung Langkah Gubernur

Sejumlah kepala daerah menyatakan mendukung Gubernur NTT melakukan moratorium pengiriman TKI. Pemda yang mendukung, di antaranya Kabupaten Belu dan Sumba Barat. "Kalau Pak Gubernur sudah buat kebijakan seperti itu, kita melaksanakan. Saya rasa itu positif demi mengatasi masalah TKI di NTT," kata Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan saat dikonfirmasi, Rabu siang.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved