Begini Harapan Anggota DPD asal NTT Paul Liyanto Soal Moratorim Pengiriman TKI

Kebijakan moratorium pengiriman TKI bukan solusi untuk menekan perdagangan orang (human trafficking).

Begini Harapan Anggota DPD asal NTT Paul Liyanto Soal Moratorim Pengiriman TKI
KOMPAS.com/ERICSSEN
Ilustrasi 

Sedangkan menurut UU Nomor 18 tahun 2017, CTKI adalah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pengertiannya, setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten dan kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
"Begitu juga dengan UU Nomor 39 tahun 2004 soal definisi CTKI dan TKI. Jadi,

kami minta alasan moratorium harus jelas. Jangan sampai alasannya karena trafficking atau ada yang meninggal. Kita sudah jelaskan bahwa antara trafficking dan penempatan TKI keluar negeri itu berbeda," ujarnya.

Menurut John, area penempatan dan pengiriman TKI berbeda. Oleh karena itu, pihaknya siap duduk bersama pemerintah untuk membahas dan mencari solusi terbaik. John menegaskan, Apjati siap beraudiens dengan Gubernur NTT. Ia mengungkapkan, pihaknya sudah menyurati Gubernur NTT meminta kesediaan untuk bertemu.

Dia meminta agar polemik ini bisa diakhiri karena pihaknya juga bekerja sesuai aturan yang ada. John berharap, peraturan gubernur (Pergub) moratorium TKI tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

"Kami siap mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tentu semua itu harus merujuk pada aturan yang berlaku. Pada dasar, kita siap laksanakan asalkan kita harapkan Pak Gubernur bisa pertimbangkan seadil-adilnya sehingga kami juga bisa hidup dan tetap menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan UU kepada kami," imbuh John. (yel/dea)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved